Djarot tak targetkan laporan keuangan DKI dapat opini WTP dari BPK

Djarot tak targetkan laporan keuangan DKI dapat opini WTP dari BPK. Djarot tidak ingin mengaitkan ini dengan kasus jual beli opini yang diduga dilakukan auditor BPK dengan institusi pemerintah baik kementerian/lembaga maupun pemda. Djarot masih mengakui kredibilitas lembaga BPK sebagai auditor negara.

2017-05-30 12:12:24

Kasus suap WTP

Selama tiga tahun terakhir, laporan keuangan Pemprov DKI selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak menargetkan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan Pemprov DKI.

"Saya tidak ngejar itu, WTP tapi sebagian besar selalu hasilnya wajar dengan pengecualian. Karena ada banyak problem ya bukan hanya di Jakarta salah satu masalah yang mendesak itu berkali-kali saya sampaikan adalah masalah aset," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Selasa (30/5).

Djarot tidak ingin mengaitkan ini dengan kasus jual beli opini yang diduga dilakukan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan institusi pemerintah baik kementerian/lembaga maupun pemda. Dalam pandangannya, terungkap kasus suap pemberian WTP Kementerian Desa dan PDTT tidak serta merta diartikan semua opini yang dikeluarkan BPK bermasalah.

"Anda tidak boleh menggeneralisasi kasus by kasus tidak baik, Apalagi menyangkut lembaga besar selalu ada oknum sama juga dengan BPK jadi kita nggak boleh menggeneralisasi. Apakah orang pemprov semuanya baik? Tentu saja tidak. Ada juga satu dua orang yang nakal jadi nggak tapi anda tidak bisa menyatakan seluruh pegawai pemprov adalah jahat atau koruptor," jelasnya.

Djarot masih mengakui kredibilitas lembaga BPK sebagau auditor negara. "Saya minta bukan karena satu atau dua kasus hasil audit BPK dipertanyakan, tidak. Saya 10 tahun jadi wali kota saya tidak pernah melakukan macem-macem seperti ini, banyak pegawai BPK yang kredibel, integritas dan professional." Tutupnya

Sebagai informasi tiga tahun berturut yakni 2013, 2014, 2015 DKI mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). BPK mencatat poin utamanya mengenai masalah pencatatan aset di DKI.

(mdk/noe)