Djarot tak peduli BPJS haram, asuransi kesehatan harus jalan terus
"Kalau dia menyebutkan alasan halal atau haram itu gimana," kata Djarot.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku tak peduli Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan BPJS Kesehatan. Djarot lebih mementingkan proses penerapan jaminan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat kalangan bawah tersebut.
"Tidak usah berdebat soal itu yang penting BPJS jalan terus. Jangan gampang sebutkan bahwa sesuatu kebijakan itu haram. Kalau itu bermanfaat bagi umat kenapa tidak?" kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (3/8).
Djarot juga menegaskan, jaminan kesehatan memang harus tetap jalan. Akan tetapi sebisa mungkin juga menanggapi kritik. Menurutnya, MUI telah menyampaikan pendapatnya. Bagi Djarot beriringan dengan penerapan BPJS Kesehatan sebaiknya ada perbaikan.
"Menurut saya DKI gak terpengaruh. Biar aja jalan karena itu satu sistem ya, kalau memang ada kelemahan kita evaluasi dan perbaiki," tuturnya.
Di sisi lain Djarot meminta ada penelaahan lebih dalam terkait fatwa MUI. Harus dicarikan solusi terkait hasil analisis MUI tersebut. "Kalau dia menyebutkan alasan halal atau haram itu gimana," tandasnya.
Baca juga:
MUI tegaskan usul BPJS syariah tak bermuatan politis
Langkah-langkah Jokowi-JK setelah MUI haramkan BPJS Kesehatan
Fatwa MUI soal BPJS haram dinilai bikin rakyat bingung
Pramono Anung sebut BPJS Kesehatan bermanfaat dan dibutuhkan rakyat
Mensos Khofifah berharap fatwa haram BPJS dibahas di Muktamar NU