Djarot minta TAPD & tim Anies hati-hati bahas program 2018

"Masalah seperti ini saya minta dikawal betul. Karena nanti yang tandatangan KUAPPAS adalah kami. Sedangkan untuk RAPBD untuk pengesahan itu yang tandatangan Pak Anies dan Pak Sandi," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/5).

2017-05-22 12:21:15

Djarot Saiful Hidayat

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta kepada tim sinkronisasi dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) hati-hati dalam membahas rancangan kerja pembangunan daerah (RKPD) serta rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Sebab nantinya ini yang menjadi landasan dalam pembahasan APBD DKI 2018.

Djarot mengatakan, dalam pembahasan RKPD, RPJMD hingga akhirnya masuk pada tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) masih merupakan tanggung jawabnya. Namun pengesahan KUA-PPAS menjadi APBD DKI 2018 pada masa Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno memimpin.

"Masalah seperti ini saya minta dikawal betul. Karena nanti yang tandatangan KUAPPAS adalah kami. Sedangkan untuk RAPBD untuk pengesahan itu yang tandatangan Pak Anies dan Pak Sandi," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/5).

"Saya tak mau apa yang masuk di KUAPPAS sebagai penjabaran dari RKPD dan RPJMD itu kemudian dipersoalkan di kemudian hari. Saya tidak mau kalau sudah ditandatangan dan terjadi apa-apa itu dipersoalkan. makanya harus clear," tambah mantan Wali Kota Blitar ini.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, tidak perlu bertemu dengan tim sinkronisasi Anies-Sandi dalam rangka pembahasan program. Sebab nantinya, dia akan menyusun agenda agar dapat segera menerima audiensi Anies dan Sandi sebagaimana telah mereka minta melalui surat.

"Pak Anies-Sandi sudah kirim surat ke kami untuk audiensi. Tentu saja akan kita agendakan dengan sesuaikan jadwal kita berdua. Sedangkan tim sinkronisasi biar dengan Sekda dengan Bappeda. Karena kita lebih banyak di tatanan kebijakan," tutupnya.

(mdk/dan)