Sekda DKI & Djarot tak sejalan soal pembahasan anggaran

Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku tengah sibuk melakukan pembahasan APBD Perubahan 2017. Namun, pernyataan berbeda disampaikan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Karena ternyata proses pembahasan saat ini tengah terhenti.

Saefullah mengatakan,‎ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan disampaikan pada 31 Mei mendatang. Karena dari laporan tersebut maka akan diketahui berapa jumlah sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD DKI Jakarta 2016.

"Karena belum paripurna audit 2016. Laporan paripurna 31 Mei. Habis itu baru kita usulkan perubahan anggaran ke DPRD. Baru nampung usulan-usulan lurah camat. Ditampung dulu. Paripurna dikompilasi lagi," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/5).

Sedangkan untuk pembahasan APBD DKI Jakarta 2018, dia mengungkapkan, baru menyelesaikan Musyawarah Rencana Pembangunan. Sehingga saat ini tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) masih sibuk menyusun Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018 yang nantinya akan menjadi acuan APBD DKI Jakarta 2018.

"Sekarang forum asisten masih bahas untuk RKPD. Draf (APBD DKI 2018) belum jadi," terangnya.

Sebelumnya, Djarot mengatakan, tidak dapat memenuhi permintaan Sandiaga Salahuddin Uno untuk melakukan pembahasan APBD DKI Jakarta 2018. Mengingat saat ini dirinya tengah sibuk menyelesaikan pekerjaan Pemprov DKI Jakarta‎, usai menggantikan sementara Basuki Tjahaja Purnama.

"Saya masih sibuk fokus untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan dan beberapa kegiatan ya. Saya masih fokus ke situ. Sedangkan untuk penyusunan RAPBD 2018 itu kan prosesnya sudah berjalan sampai dengan musyawarah rencana pembangunan," kata Djarot.

Dia mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan pengelolaan data dan masukan dari warga untuk dimasukan dalam APBD DKI Jakarta 2018. Maka dari itu, politisi PDI Perjuangan ini menyarankan agar tim sinkronisasi Anies-Sandi untuk mengomunikasikan program mereka dengan DPRD DKI Jakarta.

"Kenapa kami harus fokus seperti ini? Karena sistem sudah berjalan. Kami tidak berani mengubah sistem itu, sistem e-budgeting sudah berjalan, kecuali kalau kita tidak menggunakan sistem ini, masih manual, masa kita kembali manual lagi. Kalau kembali ke manual lagi, berarti enggak transparan dan enggak bisa dikontrol secara transparan oleh seluruh masyarakat," terangnya.