Cegah Politik Uang, Bawaslu DKI Libatkan 29.010 Pengawas TPS
Selain Bimtek untuk pengawas TPS, saksi parpol juga disertakan dalam Bimtek untuk meningkatkan kesiapan terhadap potensi kecurangan.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta akan melibatkan 29.010 pengawas tempat pemungutan suara (TPS) dalam patroli gabungan untuk mengantisipasi adanya politik uang menjelang pemungutan suara pada 17 April 2019 mendatang.
"Langkahnya adalah kami sudah rekrut pengawas TPS sejumlah sama dengan TPS. Jadi kalau di DKI ada 29.010 TPS, kami sudah rekrut 29.010 pengawas TPS," kata Komisioner Divisi Penindakan Bawaslu DKI Jakarta, Puadi, Selasa (9/4).
Dia mengemukakan, pada 25 Maret seluruh pengawas TPS tersebut sudah dilantik dan sebagian sudah menjalani bimbingan teknis (Bimtek).
"Pengawas TPS yang sudah dilantik sambil menjalani Bimtek, mereka bersama dengan pengawas tingkat Kelurahan, Panwascam hingga kota akan melakukan patroli untuk memastikan tidak ada pelanggaran terkait politik uang," ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Selain Bimtek untuk pengawas TPS, saksi parpol juga disertakan dalam Bimtek untuk meningkatkan kesiapan terhadap potensi kecurangan.
"Kami juga sedang melakukan Bimtek untuk saksi parpol untuk mengantisipasi potensi kecurangan. Maka perlu disampaikan kepada saksi parpol untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran di TPS nanti," ujarnya
Puadi menyampaikan politik uang atau serangan fajar sebagai fokus utama jajarannya, karena di DKI Jakarta sudah ada tiga kasus politik uang dengan putusan inkrah.
Baca juga:
Bawaslu Catat Indeks Kerawanan Pemilu 2019 Tertinggi di Papua
Bawaslu Jabar Sebut Potensi Kecurangan ODGJ Memilih Kecil
Jumlah TPS Bertambah, KPU Ekstra Kerja Keras Usai Putusan MK
Bawaslu Proses Dugaan Kampanye Menristekdikti di Universitas Brawijaya
Diperiksa Bawaslu Makassar, Timses Bantah Libatkan Anak-Anak Saat Kampanye Prabowo