Merdeka.com - Bawaslu Jabar menilai potensi kecurangan melalui pemilih Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) kecil. Pasalnya, tim medis membuat penentuan siapa yang bisa mencoblos tanpa melibatkan penyelenggara pemilu.

Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan memastikan penyaluran suara akan diawasi dengan maksimal untuk semua warga. Untuk ODGJ pun semua prosedurnya dilakukan secara terperinci.

"Kalau potensi kecurangan (untuk pemilih ODGJ) kecil yah. Karena yang menentukan kan dokternya, yang dianggap bisa menyalurkan pilihan," ujarnya saat dihubungi, Selasa (9/4).

Dia menambahkan, intervensi dari pihak penyelenggara hanya menentukan syarat, seperti warga yang mengalami masalah kejiwaan, kategori kondisinya harus dinyatakan 90 persen sembuh.

Menurut Abdullah proses pemilihan bagi ODGJ akan berlangsung di rumah sakit yang ditentukan oleh KPU. Dengan kata lain, tidak ada TPS khusus bagi warga yang masuk ke dalam kategori ODGJ.

"Tidak ada TPS khusus, tapi nanti berdasarkan rekomendasi medis misalnya di rumah sakit tertentu," ujar dia.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, Pengurus Pusat Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PP-PDSKJI) mencatat bahwa ada lebih dari 3.500 orang penyandang disabilitas mental terdaftar dalam daftar pemilih tahun 2019.

Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan jumlah ODGJ yang mencapai lebih dari 500 ribu orang sesuai Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018.

Sementara itu, dari data KPU Jabar, pemilih disabilitas untuk pemilu 2019 mencapai 48.836 orang. Rinciannya, tuna daksa 27,58 persen, netra 18,58 persen, rungu 18,38 persen, grahita 11,23 persen dan disabilitas lainnya mencapai 24,10 persen.