BPS Catat Kemiskinan di Jakarta Turun & Perekonomian Tumbuh di Era Pj Heru

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Ibu Kota pada Maret 2023 sebesar 4,44 persen atau turun 0,09 persen dari Maret 2020 sebesar 4,53 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Jakarta Dwi Paramita Dewi mengatakan, angka kemiskinan tersebut juga turun 0,17 persen dibandingkan dengan September 2022, saat Jakarta kala itu masih dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

ILUSTRASI: KEMISKINAN

Artinya, angka kemiskinan di wilayah DKI Jakarta era kepemimpinan Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono mengalami penurunan.

Ini merupakan preseden baik di tengah berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,"

kata Dwi dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (18/7/2023).

Turunnya angka kemiskinan di Jakarta, selaras dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Menurut Dwi, dibandingkan periode September 2022, pada Maret 2023 ini jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 17.100 orang menjadi 477,83 ribu orang.

Dwi menjelaskan, berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 17.100 jiwa pada periode September 2022-Maret 2023, sedikit banyaknya berdampak pada membaiknya beberapa indikator makro ekonomi.

Sehingga, periode Maret 2023 ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 3,43 persen. Sedangkan pengangguran berkurang sebanyak 13 ribu orang.

"Demikian pula dengan laju inflasi pada periode ini masih terkendali, hanya berada di kisaran 1,19 persen," jelas Dwi.

Selama kurun waktu Februari 2022-Februari 2023, lapangan pekerjaan yang ada di DKI Jakarta telah berhasil menambah 134.078 penduduk bekerja atau mengurangi pengangguran sebanyak 0,43 persen.

Di sisi lain, kata Dwi bantuan sosial yang dikucurkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi juga telah berkontribusi dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat miskin di Jakarta.

"Data Susenas Maret 2023 mencatat, sebanyak 80,15 persen masyarakat miskin telah mendapatkan akses pada perlindungan dan jaminan sosial. Hal ini sangat meringankan beban pengeluaran konsumsi khususnya pada kelompok masyarakat miskin," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Jakarta Dwi Paramita Dewi.

Reporter: Winda Nelfira/Liputan6.com