LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. JAKARTA

Anies Heran Bekasi dan Depok Mau Gabung Jakarta

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut meski berbeda provinsi, saat ini secara perekonomian kawasan Depok dan Bekasi sudah terintegrasi dengan Jakarta.

2019-08-22 19:30:40
Anies Baswedan
Advertisement

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan heran adanya keinginan Depok dan Bekasi bergabung dengan DKI Jakarta. Dia menduga keinginan bergabung itu lantaran kedua kota itu ingin maju bersama Jakarta.

"Baiknya bagaimana ya? Kenapa pada ingin gabung? Kita maju bersama ya kita?" katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut meski berbeda provinsi, saat ini secara perekonomian kawasan Depok dan Bekasi sudah terintegrasi dengan Jakarta.

Advertisement

"Bahkan kami juga di Jakarta ketika menentukan upah sektoral, itu melihat kesamaan antar wilayah untuk membuat sektor-sektor itu memiliki upaya yang sama," ujarnya.

Dia menjelaskan, hal yang membedakan Jakarta, Bekasi maupun Depok hanyalah letak administratif. Sementara dalam hal lain relatif sama.

"Saya selalu sampaikan kita ini adalah sama-sama penyelenggara negara, hanya dalam administrasi pemerintahan dibagi dengan nama berbeda. Satu namanya provinsi Banten, satu di DKI, dan provinsi Jawa Barat," ungkapnya.

Advertisement

Oleh karena itu, Anies menambahkan, daerah mitra Jakarta itu seharusnya tidak merasakan perbedaan, namun justru merasakan pembangunan yang sama dan merata.

"Karena itu bagi kami di Jakarta ketika mendukung program pembangunan di Tangerang dan Bekasi, itu adalah bagian dari kita menunaikan kewajiban sama-sama sebagai penyelenggara negara," katanya.

Ia menegaskan, keputusan bergabungnya Bekasi dan Depok ke Jakarta adalah hak dari pemerintah pusat.

"Apabila pemerintah pusat memutuskan ada perubahan dalam pembagian tata pemerintahan, kami akan taat. Apabila pemerintah pusat merasa ini tetap seperti sekarang, kami juga taat," jelasnya.

"Bagi kami tidak perlu beropini, karena itu keputusannya bukan wewenang DKI, itu wewenangnya pusat. Tapi kalau sebagai proses, silakan saja. Saya tidak bisa menganjurkan, saya juga tidak bisa melarang," tutup Anies.

Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Penjelasan Anies Soal Instalasi Batu di Bundaran HI
Sah, APBD Perubahan DKI Jakarta Rp86,89 Triliun
Dulu Bambu Getah-getih, Kini Instalasi Batu Beronjong Hiasi Bundaran HI
Cegah 'Blackout', DPRD DKI Usulkan Dinas Energi dan Utilitas
Mengintip Anggaran Negara-Negara yang Pernah jadi Tuan Rumah Formula E
Foto-Foto Gemarnya Anies Baswedan Makan di Warteg
Sekwan DPRD DKI: Tak Masalah jika Anggota Menolak, Pin Emas Disimpan untuk PAW

(mdk/fik)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.