Sah, APBD Perubahan DKI Jakarta Rp86,89 Triliun
Merdeka.com - Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta telah menyepakati anggaran APBD Perubahan 2019 sebesar Rp86,89 triliun. Hasil tersebut diputuskan dalam rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Syarifuddin membacakan, laporan hasil pembahasan pihaknya. Dia menjelaskan rincian APBD Perubahan dan menyebut tidak ada perbedaan dengan KUAPPAS.
Selain pengesahan APBD Perubahan 2019, paripurna juga mengesahkan empat Raperda lain yaitu: pembentukan dan susunan perangkat daerah, Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pengelolaan sampah, dan pencabutan perizinan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan.
"Apakah kelima rancangan peraturan daerah dapat disetujui?" tanya Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.
Para anggota dewan menjawab setuju. Prasetio lantas mengetuk palu tanda pengesahan lima Raperda menjadi Perda.
Berikut rincian APBD Perubahan 2019:
A. Pendapatan DaerahAPBD : Rp74,77 triliunAPBD Perubahan : Rp74,99 triliun
B. Belanja DaerahAPBD : Rp80,90 triliunAPBD Perubahan: Rp77,85 triliun
C. Pembiayaan DaerahAPBD: Rp6,125 triliunAPBD Perubahan : Rp2,86 triliun
D. Total APBD/APBDP PerubahanAPBD: Rp89,08 triliunAPBD Perubahan : Rp86,89 triliun
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPendukung Ganjar-Mahfud jadi Korban Penganiayaan di Jateng, Ini Respons PDIP
Hasto kini tengah menunggu laporan dari Yogyakarta terkait insiden kekerasan yang menimpa kader Repdem tersebut.
Baca SelengkapnyaPKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta
PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP Ungkap Akar Rumput Kubu 01 dan 03 Suarakan untuk Bergabung: Demokrasi Harus Diselamatkan
PDIP tidak menutup kemungkinan terjadinya koalisi antara kubu Ganjar dan Anies di putaran kedua Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta
Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaTak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaUsut Korupsi Pemotongan Dana Insentif ASN, KPK Sita Uang Asing Saat Geledah Rumah Pejabat BPPD Sidoarjo
KPK telah menetapkan SW sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo sebesar Rp2,7 miliar.
Baca SelengkapnyaDiperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo
Pemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.
Baca Selengkapnya