Ahok sebut DPRD DKI ulur pembahasan RAPBD 2015 biar tak jadi Perda

"Padahal seharusnya ini bukan proses politik lagi. Ini sudah proses administrasi," kata dia.

2015-03-23 09:51:49

Ahok vs DPRD DKI

Pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2015 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta berakhir deadlock. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya sudah menduga hasil tersebut.

Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan,‎ skenario deadlock ini untuk menjaga gengsi anggota legislatif. Sebab, jika menggunakan Peraturan Daerah (Perda) untuk meresmikan RAPBD DKI Jakarta 2015 maka hak angket tidak relevan lagi.

"Ini memang sudah saya duga sejak awal tidak mungkin jadi Perda. Karena ini gengsi. Kalau ini jadi Perda, hak angket ke saya masih relevan gak? Tidak relevan. Saya sudah duga, mereka ngulur-ngulur supaya ini tidak jadi Perda," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/3).

Dugaan tersebut semakin diperkuat setelah mantan Bupati Belitung Timur ini mendapatkan pernyataan dari anggota dewan. Padahal sebelumnya, Ketua Banggar Prasetyo Edi Marsudi sudah sepakat untuk menggunakan RAPBD DKI Jakarta 2015.

Basuki atau akrab disapa Ahok menduga ada permainan politik antara anggota dewan sehingga berujung dengan penggunaan plafon anggaran APBD DKI Jakarta 2014 sebesar Rp 72,08 triliun.

"Sampai semalam secara lisan dapat telepon DPRD menolak untuk Perda, padahal seharusnya ini bukan proses politik lagi. Ini sudah proses administrasi. 13 orang dari Banggar yang hadir. Ketua Banggar dari Ketua DPRD ditambah satu fraksi harusnya sudah jadi Perda," tutupnya.

(mdk/efd)