Buntu soal RAPBD 2015, DPRD DKI dituding Fitra tak peduli rakyat

Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyayangkan sikap anggota DPRD DKI Jakarta, yang tak sepakat RAPBD versi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fitra menilai sikap yang ditunjukkan anggota DPRD tak mencerminkan peduli rakyat.

"Peristiwa ini sangat disayangkan, dimana DPRD sebagai wakil rakyat tidak memperjuangkan aspirasi dengan menyetujui APBD dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda)," kata Koordinator Bidang Hukum Fitra, Apung Widadi kepada merdeka.com, di Jakarta, Minggu (22/3).

Fitra menilai desakan politikus kebon sirih agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) terkait APBD DKI Jakarta Tahun 2015 bisa menjadi solusi akhir agar APBD segera disahkan. Salah satunya rencana belanja birokrasi 'gaji selangit' DKI Jakarta 2015 khusus TKD Rp 10 Triliun dan dugaan adanya anggaran siluman Rp 12,1 Triliun otomatis gugur sesuai review dari Kemendagri.

Karena menggunakan asumsi tahun 2014, lanjut dia, bisa jadi duplikasi anggaran UPS sekitar Rp 5 Triliun masih teralokasi pada APBD. Bahkan anggaran-anggaran pengadaan aneh yang lain bakal terjadi dan bisa menghambat beberapa program Pemprov DKI Jakarta seperti pelayan publik.

"Potensi korupsi lebih tinggi jika menggunakan asumsi APBD DKI Jakarta 2014, karena beberapa proyek sebelumnya terindikasi korupsi dan sudah diproses hukum, selain itu potensi SILPA yang tinggi juga menjadi celah korupsi," ujar dia.

Seperti diketahui Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tidak menemukan kata sepakat untuk RAPBD DKI Jakarta 2015. Akhirnya Pemprov DKI Jakarta akan menggunakan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014 sebesar Rp 72,9 triliun untuk membangun ibu kota.