Ribut Ahok dan DPRD dinilai karena APBD DKI jadi mainan politik

Merdeka.com - Kisruh RAPBD DKI Jakarta 2015 berujung deadlock. Karena akhirnya Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menggunakan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014.

Pengamat Populi Center Nico Harjanto mengungkapkan, alotnya pembahasan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan legislatif karena ada kepentingan partai. Sebab APBD menjadi salah satu sasaran untuk mencari dana pembiayaan‎ partai.

"Pada dasarnya, politik anggaran merupakan mainan politik pasca pemilu. Karena jabatan hanya menjadi akses. Sehingga keuangan daerah dan negara sebagai sumber untuk mendapatkan anggaran untuk menutupi biaya politik," jelas Nico di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3).

Dia menambahkan, ada dua pemahaman APBD yang berkembang di masyarakat. Pertama, APBD adalah anggaran administrasi pemerintah, mulai dari pemasukan, pengeluaran dan pembelian.

Sedangkan, pemahaman kedua adalah APBD sebagai‎ kebebasan berekspresi. Nico menjelaskan, kebebasan ekspresi ini hanya dapat direalisasikan bila anggota dewan mendapatkan uang sebagai perwakilan rakyat.

"Uang adalah aspirasi. Maka wakil rakyat merasa‎ paling berhak atas uang itu dari mana dan untuk ke mana. Dan mereka yang paling gencar menerima dan menghambat," terangnya.

Bila yang terjadi di Jakarta adalah pemahaman kedua, maka wajar saja jika pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2015 berlangsung alot. "DPRD tidak akan mengesahkan sebelum kepentingannya masuk," tutup Nico.