Ahok nilai usulan anggaran Dinkes relatif baik

Meski demikian, kata Ahok, PNS Dinkes DKI masih ragu dalam memasukkan anggaran-anggaran ke pos-pos program strategis.

2015-11-23 15:50:52

Ahok

Sejak Rabu (21/11) lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diketahui mengosongkan semua agendanya hanya untuk mengevaluasi usulan draf anggaran yang dirancang tiap dinas dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016.

Hampir semua draf usulan anggaran dinas dibenahi Ahok karena jajaran di dalamnya dinilai tidak becus menyusun. Namun, di samping mengkritik, Ahok juga tak segan memberikan apresiasi terhadap upaya dinas-dinas dalam menyusun anggaran. Salah satu yang mendapat apresiasi adalah Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Meskipun telah dianggap drafnya sudah benar, Ahok juga memberikan beberapa catatan perbaikan. Semisal, katanya, PNS Dinkes DKI masih ragu dalam memasukkan anggaran-anggaran ke pos-pos program strategis.

Ahok meminta pihak Dinkes tidak ragu mengalokasikan anggaran, asalkan peruntukannya jelas.

"Dinkes relatif baik. Contoh yang kasihannya gini, orang Dinkes tuh, ini bukan cuma saya ngecek anggaran saya juga ngajarin mereka soal menyusun anggaran. Misalnya orang Dinkes masih berpikir ngurangin 27 persen, padahal berbasis kinerja bukan bicara ngurangin duit. Harusnya duit mengikuti fungsi," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Senin (23/11).

"Misalnya contoh, mereka selalu mikir gak cukup duit. Di Pulau Seribu, ada dokter bedah spesialis mau bedah pun, di sana gak ada ruang operasi. Terus berapa bangun ruang operasi 1? Cuma Rp 5,7 miliar. Lebih murah daripada 1 unit UPS," terangnya.

Ahok mencontohkan, misalkan dalam sewa helikopter untuk kejadian insidental, tentu hal tersebut penting dilakukan. Selain menyewa helikopter, katanya, tiap rumah sakit juga diimbau untuk membangun fasilitas helipad agar memudahkan bila dalam kondisi darurat seperti yang telah dibangun di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara.

"Terus helikopter, kita kalau misalnya sewa heli insidentil, paling Rp 400 juta untuk 2 bulan. Kita lebih baik, sekarang kan udah siap RS Koja ada helipad, pulau seribu belum ada helipadnya. Ya musti bangun dong. Cuma sekadar semen beton. RS Koja udah ada helipad tapi pulau seribu belum ada. harus dibangun. supaya jika 2 bulan musim ombak besar, orang yang sakit dan sudah terminal bisa dibawa pakai helikopter ke Koja," tandas mantan Politisi Gerindra ini.

Lanjutnya, untuk urusan pembangunan fasilitas perusahaan, itu merupakan program prioritas DKI Jakarta. Oleh sebab itu, dia meminta agar semua SKPD di Diskes DKI Jakarta tidak ragu gunakan anggarannya. Namun tetap harus berorientasi sesuai fungsi dan kinerja.

"Ketika ditanya jawabannya dipikir uang tidak cukup. Tidak boleh karena kalau soal rumah sakit semua harus dicukupi. tidak ada istilah semua dinas harus dipotong 20%. Itu bukan berbasis kinerja. berbasis kinerja itu, harus sesuai visi dan misi," tegas orang nomor satu DKI Jakarta ini.

(mdk/ren)