Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tengah sibuk evaluasi tiap detil rancangan anggaran di masing-masing dinas sejak Rabu, pekan lalu. Kondisi ini membuat nota kesepahaman tentang Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016 terancam mundur diteken.

"Mundur beberapa hari enggak apa-apa, saya lembur saja beresin. Terus kalau (Suku dinas dan lain-lain) enggak mau ikut bagaimana? Ya sudah saya lock, SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) lagi, APBD-P. Yang main-main semua akan saya stafkan tanpa TKD (Tunjangan Kinerja Daerah), saya sudah ancam seperti ini," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Senin (23/11).

Ahok, sapaan akrabnya, mengatakan terjadi perbedaan pandangan dalam pembahasan KUA-PPAS ini. Ini membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan memberi dokumen KUA-PPAS baru kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI. Meski begitu, dokumen baru itu juga telah dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting dan e-planning.

"Karena salah pengertian tentu draf-nya akan kita masukkan lagi yang baru. Mereka tuh enggak sabar sudah ribut, makanya saya kejar," jelasnya.

Ahok juga mengaku kesal dengan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Sebab, ada beberapa di antara mereka masih mengusulkan anggaran secara manual dengan lembaran excel. Padahal cara itu merupakan cara curang.

"Bisa ketauan siapa yang curang. Kalau itu bahan dicetak dari excel, bukan dari e-planning dan e-budgeting, kalau terjadi perbedaan, nanti ngaku-ngaku lagi, ini yang asli ini yang nggak asli," ungkapnya.

Kekesalan Ahok, lantaran cara itu bersebrangan dengan keinginannya memasukkan setiap data anggaran dinas langsung ke sistem e-budgeting. Sehingga otomatis langsung terkunci dan tidak ada pihak mengotak-atik.

"Sehingga setiap lembar itu kalau kemudian hari saya temukan ada perbedaan, di dalam sistem komputer sudah terkunci dan cetak jam, menit kesekian sudah tidak bisa diganti orang lagi," terangnya.