Korban Jiwa Kerusuhan Nepal 'Revolusi Gen Z' Bertambah Menjadi 72 Orang
Jumlah korban tewas akibat Kerusuhan Nepal yang dijuluki 'revolusi Gen Z' kini mencapai 72 orang.
Jumlah korban tewas akibat protes besar-besaran di Nepal, yang dikenal luas sebagai 'revolusi Gen Z', terus bertambah. Data terbaru menunjukkan bahwa 72 orang telah kehilangan nyawa dalam insiden yang terjadi pekan lalu ini.
Pemerintah Nepal mengonfirmasi angka tersebut pada Minggu, 14 September, setelah serangkaian bentrokan dan vandalisme yang melanda negara tersebut.
Kepala Sekretaris Pemerintah Nepal, Eaknarayan Aryal, merinci bahwa dari total korban, 59 orang adalah pengunjuk rasa, 10 narapidana, dan tiga lainnya merupakan petugas keamanan. Selain korban jiwa, bentrokan ini juga mengakibatkan 134 pengunjuk rasa dan 57 petugas polisi mengalami luka-luka. Situasi di ibu kota Kathmandu dan kota-kota lain masih dalam pengawasan ketat aparat keamanan.
Kerusuhan ini dipicu oleh pemblokiran platform media sosial oleh otoritas Nepal pada 4 September, yang memicu kemarahan publik, terutama generasi muda. Peristiwa ini kemudian berkembang menjadi aksi protes massal yang berujung pada vandalisme dan pengunduran diri Perdana Menteri sebelumnya. Pemerintah sementara kini berupaya memulihkan ketertiban dan mengusut tuntas penyebab insiden yang memakan banyak korban jiwa ini.
Jumlah Korban dan Kerugian Akibat Kerusuhan Nepal
Angka korban tewas dalam Kerusuhan Nepal telah mencapai 72 orang, sebuah jumlah yang signifikan dalam sejarah protes di negara tersebut. Eaknarayan Aryal, Kepala Sekretaris Pemerintah Nepal, menjelaskan rincian korban jiwa. "Dari total korban tewas, 59 orang adalah pengunjuk rasa, 10 narapidana, dan tiga adalah petugas keamanan," ujarnya seperti dikutip situs berita online Khabar.
Selain korban jiwa, insiden ini juga menyebabkan banyak pihak terluka. Aryal menambahkan bahwa 134 pengunjuk rasa dan 57 petugas polisi mengalami cedera dalam bentrokan yang terjadi. Data ini menunjukkan intensitas dan kekerasan yang mewarnai Kerusuhan Nepal.
Tindakan vandalisme juga menjadi ciri khas protes ini, dengan kerusakan parah pada infrastruktur publik dan properti pribadi. Pemerintah sedang menyelidiki serangan terhadap gedung parlemen, Mahkamah Agung, kompleks bisnis, dan berbagai properti. Kerugian material akibat vandalisme ini diperkirakan sangat besar dan memerlukan upaya rekonstruksi yang signifikan.
Pemicu dan Kronologi 'Revolusi Gen Z' di Nepal
Kerusuhan Nepal yang dijuluki "revolusi Gen Z" memiliki pemicu yang jelas, yaitu pemblokiran platform media sosial utama oleh otoritas Nepal. Pada 4 September, pemerintah memblokir akses ke sejumlah platform karena melewati batas waktu pendaftaran ke Kementerian Komunikasi. Keputusan ini sontak memicu reaksi keras dari masyarakat, khususnya generasi muda yang sangat bergantung pada media sosial.
Meskipun larangan tersebut telah dicabut, gelombang protes massal tidak dapat dihentikan, bahkan semakin meluas. Para pengunjuk rasa turun ke jalan untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah dan kondisi sosial-politik. Aksi ini dengan cepat berubah menjadi kerusuhan yang tidak terkendali, melibatkan bentrokan dengan aparat keamanan.
Puncak dari Kerusuhan Nepal ini adalah pengunduran diri Perdana Menteri Sharma Oli pada Selasa, setelah para pengunjuk rasa menyerbu parlemen. Mereka bahkan membakar rumah beberapa pejabat senior di Kathmandu, menunjukkan tingkat kemarahan yang tinggi. Polisi merespons dengan menembakkan meriam air, gas air mata, dan peluru tajam untuk membubarkan massa.
Pada hari yang sama, tentara akhirnya turun tangan untuk menjaga ketertiban umum di ibu kota Nepal dan kota-kota lainnya. Keterlibatan militer ini menandakan bahwa situasi sudah mencapai tingkat krisis yang serius. Kronologi kejadian ini menunjukkan bagaimana sebuah kebijakan tunggal dapat memicu gejolak sosial yang masif dan Kerusuhan Nepal yang berdampak luas.
Tindakan Pemerintah dan Penyelidikan Lanjutan
Menanggapi Kerusuhan Nepal yang memakan banyak korban, Perdana Menteri Sementara Nepal, Sushila Karki, segera mengambil langkah-langkah penting. Karki, yang merupakan mantan kepala hakim agung negara itu, mengambil alih jabatan sebagai kepala pemerintahan sementara pada Jumat. Prioritas utamanya adalah memulihkan stabilitas dan keadilan bagi para korban.
Sebagai bentuk kompensasi, PM Karki menetapkan alokasi dana sebesar 1 juta rupee Nepal, atau sekitar Rp 114,8 juta, kepada keluarga setiap korban tewas dalam kerusuhan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat sedikit meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Pemberian kompensasi ini menunjukkan komitmen pemerintah sementara untuk bertanggung jawab atas insiden tragis ini.
Selain itu, Karki menyerukan penyelidikan penuh atas penyebab kerusuhan massal tersebut, menekankan bahwa tindakan vandalisme yang dilakukan selama protes dianggap sebagai tindakan kriminal. Pemerintah secara serius menginvestigasi serangan terhadap gedung-gedung pemerintahan dan properti pribadi. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dalang di balik kekerasan dan vandalisme, serta mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan.
Sumber: AntaraNews