Tak terima datanya bocor, Mossack Fonseca mengadu pada jaksa Panama

Firma hukum yang jadi pusat perhatian Panama Papers ini meyakini pusat data mereka dibobol peretas asing

2016-04-06 16:20:45

Panama Papers

Firma hukum Mossack Fonseca yang kini tengah jadi perbincangan publik akibat bocornya jutaan dokumen klien ke publik, mengaku menjadi korban peretasan yang dilakukan peretas asing. Mereka juga mengatakan perusahaan mereka dijalankan secara legal.

Ramon Fonseca, salah satu pendiri Mossack Fonseca, mengatakan perusahaannya tidak pernah berusaha untuk menghancurkan dokumen atau membantu seseorang maupun perusahaan lain untuk menghindari pajak dan melakukan pencucian uang.

Kepada kantor berita Reuters, Rabu (6/4), Ramon mengklaim perusahaan yang didirikannya tidak melanggar hukum apapun. Dia juga menuturkan isi email perusahaan yang dirilis dalam investigasi oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) sudah disalahartikan.

"Ini bukan kebocoran. Kami rasa bukan orang dalam yang melakukannya dan ini adalah peretasan," kata Ramon.

Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, dia mengungkapkan pihaknya memiliki dugaan kuat dan akan menyelidikinya.

"Kami akan menyelidiki kasus ini. Kami juga sudah membuat pengaduan terkait hal ini ke Kejaksaan Agung. Ada lembaga pemerintah juga yang mempelajari masalah ini," lanjut dia.

Ramon menyesalkan dokumen ini disebarkan oleh orang tak bertanggung jawab. Dia menyebut pembocoran data ini sebagai praktik aktivisme jurnalistik yang hanyna mencari suatu yang sensasional.

"Kejahatan yang telah terbukti di sini adalah peretasan. Lihat saja, tidak ada media yang membicarakan hal itu, padahal itu bisa jadi berita," tutur Ramon.

Terbongkarnya dokumen Panama Papers menyeret sejumlah nama terkenal dunia. Mulai dari pesepak bola tersohor Lionel Messi, hingga beberapa kepala negara juga masuk dalam daftar itu. Data yang dikenal dengan nama Panama Papers bocor ke publik pada akhir pekan kemarin.

Sebanyak 11,5 juta dokumen atau setara 2,6 terabita ini mengungkapkan banyaknya perusahaan hingga tokoh dunia yang diduga melakukan praktik terselubung di negara bebas pajak.

(mdk/ard)