Sikap ambigu Inggris menghadapi kebijakan AS di Palestina

Kontroversi atas rencana Inggris mengizinkan para diplomatnya mengunjungi Kedutaan Besar AS di Yerusalem, dipandang sebagai cara Inggris memilih menjadi kaki tangan Presiden AS Donald Trump, hal itu dianggap munafik.

2018-05-23 15:23:26

Inggris

Diplomat Inggris dikabarkan melakukan sejumlah hubungan kerja dengan Amerika Serikat melalui Kedutaan Besar AS di Yerusalem.

Ini menjadi sinyal ambigu bagi Inggris dalam menyikapi polemik resolusi dua negara. Terlebih pada Jumat pekan lalu, Inggris abstain dalam voting yang diselenggarakan Dewan Hak Asasi Manusia PBB atas penyelidikan kejahatan perang penggunaan senjata Israel di jalur Gaza yang menewaskan 2.000 orang.

Dikutip dari Russian Today, Rabu (23/5), sekretaris bayangan luar negeri Inggris, Emily Thornberry dari Partai Buruh mengatakan 'jijik' dengan sikap Pemerintah Inggris yang tidak mendukung penyelidikan independen.

Sebelumnya Inggris bergabung dengan komunitas internasional memboikot upacara pembukaan Kedutaan Besar AS di Yerusalem pekan lalu.

Namun, sekarang telah terungkap hanya tiga hari setelah pembukaan kedutaan AS. Menteri Inggris untuk Timur Tengah, Alistair Burt dilaporkan mengatakan kepada anggota Dewan Kebijakan Palestina-Inggris, bahwa mereka tidak siap untuk mendiamkan sekutu utamanya tersebut.

Mantan Duta Besar Inggris untuk Suriah, Peter Ford mengatakan, menolak argumen bahwa dengan mempertahankan kontak dengan Kedutaan Besar AS di Yerusalem, Inggris dapat memiliki pengaruh yang lebih baik dengan Washington.

"Saya secara pribadi akan menolak itu. Saya pikir itu menggelikan," kata Ford.

Mantan diplomat itu berpendapat bahwa hal-hal akan sangat berbeda jika bukan AS yang memindahkan kedutaannya, tetapi Rusia.

Ketidakmampuan Inggris untuk mendukung kata-katanya dengan perbuatannya dapat memberi keberanian kepada Trump dan menetapkan preseden berbahaya kaitannya dengan keluarnya AS dari kesepakatan nuklir Iran.

"Ini membuatnya terlihat seperti Trump mampu menggertak Uni Eropa dan itu merupakan preseden yang sangat buruk dalam konteks dengan Iran," ujarnya.

(mdk/frh)