Sembilan Menteri Belanda Ramai-Ramai Mundur Demi Dukung Gaza, Perpecahan Politik Kian Luas
Partai New Social Contract Tinggalkan Pemerintahan Belanda karena Penolakan Sanksi terhadap Israel
Partai New Social Contract (NSC) di Belanda mengundurkan diri dari pemerintahan sementara sebagai bentuk protes atas penolakan pemerintah untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel terkait genosida di Gaza.
Seluruh anggota kabinet dari NSC mengundurkan diri, sehari setelah Menteri Luar Negeri Kaspar Veldkamp melepaskan jabatannya karena alasan serupa. Veldkamp sebelumnya keluar dari kabinet akibat penolakan pemerintah mengambil langkah tegas terhadap Israel atas perang di Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023.
Menurut televisi NOS, para pejabat yang mundur meliputi wakil perdana menteri sementara, menteri dalam negeri dan pendidikan, menteri kesehatan, serta empat anggota kabinet lainnya. Mereka bertindak sebagai bentuk solidaritas terhadap Veldkamp, yang mundur dengan alasan adanya perpecahan mendalam di kabinet mengenai sanksi terhadap Israel dan perluasan permukiman.
Kecaman keras
“Pemerintah tidak mendukung pengambilan langkah tambahan yang signifikan terhadap Israel,” kata Veldkamp, sebagaimana dikutip media Belanda, seperti dilansir Palestine Chronicle, Minggu (24/8). Ia menambahkan dirinya terus menghadapi penolakan di dalam kabinet.
Gelombang pengunduran diri ini menyoroti kurangnya konsensus dalam kepemimpinan Belanda mengenai bagaimana merespons serangan dan blokade Israel terhadap Gaza yang telah menimbulkan kelaparan serta banyak korban sipil.
Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) mengecam keras langkah tersebut dengan menyebutnya tidak bertanggung jawab.
Perpecahan politik
“NSC menyebut dirinya sebagai partai tata kelola yang baik, tetapi ketika pembicaraan masih berlangsung, mereka justru memilih pergi dan menciptakan kekacauan,” bunyi pernyataan VVD. Partai itu tidak menyinggung langsung substansi perdebatan kabinet mengenai kemungkinan sanksi terhadap Israel.
Pemerintahan Belanda sendiri sudah runtuh sejak 3 Juni lalu, sehingga kini hanya dijalankan oleh kabinet sementara sampai terbentuk koalisi baru setelah pemilu Oktober—proses yang bisa memakan waktu berbulan-bulan.
Gelombang pengunduran diri ini juga mencerminkan semakin dalamnya perpecahan politik di Eropa terkait perang Israel di Gaza dan pendudukan Tepi Barat.
Selain itu, langkah ini menunjukkan besarnya pengaruh demonstrasi massal di seluruh Eropa, di mana partai-partai politik semakin berhati-hati agar tidak kehilangan dukungan publik dengan terlihat abai terhadap penderitaan rakyat Palestina.