RI-Jepang imbau semua aktor di Laut China Selatan kurangi ketegangan

Walau tidak berkepentingan langsung, stabilitas kawasan menjadi perhatian RI-Jepang dalam pertemuan di Tokyo

2015-12-18 05:19:00

Perwakilan pemerintah Indonesia dan Jepang bertemu di Ibu Kota Tokyo pada Kamis (17/12). Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bertemu kolega masing-masing membahas pelbagai isu. Salah satu topik utama dalam pertemuan berformat 2+2 itu adalah kerja sama pertahanan Indonesia-Jepang. Ketegangan di Laut China Selatan, yang berisiko mempengaruhi situasi kedua negara, ikut dibahas.

Menlu Retno mengusulkan kepada Jepang agar kedua negara berperan aktif menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan; mengatasi tantangan kejahatan lintas batas, terutama IUU Fishing; meningkatkan konektivitas maritim; dan memajuan kerja sama institusi riset maritim.

Terkait keamanan kawasan termasuk di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, pertemuan ini menegaskan bahwa semua negara di kawasan harus berkontribusi dalam mengurangi ketegangan dan menghormati hukum internasional.

"Negara claimant juga perlu meyelesaikan perselisihan melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif serta damai," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, dalam keterangan tertulis kepada merdeka.com.

Di luar itu, Indonesia dan Jepang, untuk bidang pertahanan menjajaki kerja sama menanggulangi ekstrimisme dan terorisme.

Indonesia maupun Jepang tidak berkepentingan dengan klaim batas wilayah di Laut China Selatan. Namun RRC berkonflik langsung dengan Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam.

Filipina dua bulan lalu bahkan telah mengadukan China ke Pengadilan Arbitrase Internasional di Kota Den Haag, Belanda, karena meneruskan proyek reklamasi di Kepulauan Spratly yang kaya minyak serta sumber daya hayati.

Konflik cenderung memanas bulan lalu, setelah Amerika Serikat mengirim satu kapal perang ke Laut China Selatan. Beijing menuding AS mencoba memprovokasi agar militernya bergerak. Sedangkan Filipina atau Taiwan mendukung keterlibatan AS di perairan itu, karena China dianggap sewenang-wenang mengusir kapal negara lain yang diklaim masuk perairannya beberapa tahun terakhir.

(mdk/ard)