Pembebasan 4 WNI masih disekap Abu Sayyaf tetap tak pakai uang

Menlu Retno membantah informasi media Filipina yang sebut pemulangan 10 WNI sebelumnya karena tebusan dipenuhi

2016-05-02 14:51:53

Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi mengakui masih ada empat Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditawan oleh militan selatan Filipina. Upaya pembebasan kini terus dijalankan dari jalur formal maupun informal.

Seperti dalam proses pembebasan 10 anak buah kapal asal Indonesia yang berhasil dipulangkan akhir pekan lalu, strategi pemerintah akan diulang.

"Saat ini, kami masih terus bekerja keras untuk membebaskan 4 WNI itu. Kami akan manfaatkan semua opsi yang terbuka untuk dapat bebaskan 4 WNI itu," kata Retno dalam jumpa pers di kantornya, Senin (2/5).

Sempat beredar kabar dari media Filipina, bahwa perusahaan Patria Maritime Line yang mempekerjakan 10 WNI membayar tebusan senilai Rp 14 miliar kepada Abu Sayyaf pada Jumat (29/4), alias dua hari sebelum mereka dibebaskan.

Menlu Retno membantah informasi itu. Namun pemerintah mengakui jika aparat serta militan lain di Filipina juga dilibatkan dalam pembebasan WNI tahap pertama.

"Pemerintah tidak akan membayar tebusan kepada penyandera," tandasnya.

Sikap pemerintah pun masih sama terkait upaya pembebasan, yakni tidak boleh ada pembayaran apapun kepada organisasi teroris yang melakukan penculikan. Menlu mengklaim untuk kasus pembebasan 10 WNI, timnya bekerja sejak 28 Maret lalu. Rangkaian negosiasi berlangsung lama, sampai akhirnya awak kapal perusahaan patria maritime line bisa dipulangkan dari Kepulauan Sulu.

Namun terkait kondisi terkini dan dugaan lokasi empat WNI lainnya, Menlu Retno tidak menyampaikannya kepada publik. Dia hanya memastikan posisi mereka terus dipantau oleh pemerintah RI.

Empat WNI yang masih ditawan adalah awak kapal tugboat yang dirompak saat berlayar di Perairan Sempornah, Sabah. Selain mereka, empat nelayan Malaysia, warga Belanda, Jepang, Kanada, dan Norwegia juga masih disekap oleh Abu Sayyaf di selatan Filipina.

Kementerian Luar Negeri Filipina, melalui pernyataan pers tertulis, mengatakan upaya pembebasan sandera asing akan diutamakan lewat operasi militer dan jalur-jalur informal lainnya.

"Kami akan mengintensifkan operasi di darat, sembari terus berhubungan dengan negara lain yang warganya menjadi sandera," seperti dikutip dari Phillipine Star.

(mdk/ard)