Panglima Perang Israel Berjanji Bakal Bangun 'Negara Yahudi' di Tepi Barat

Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi lonjakan pencurian tanah dan pengusiran paksa warga Palestina di Tepi Barat.

Menteri Pertahanan sekaligus panglima perang Israel, Israel Katz, berjanji pada 30 Mei bahwa Tel Aviv akan membangun “negeri Yahudi Israel” di Tepi Barat yang diduduki. Hal ini disampaikan sebagai penolakan atas pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang menyatakan mengakui negara Palestina merupakan "kewajiban moral".

“Mereka akan mengakui negara Palestina di atas kertas, dan kami akan membangun negara Yahudi-Israel di tanah. Kertas itu akan dibuang ke tong sampah sejarah, sementara Negara Israel akan berkembang dan makmur,” kata Katz, dikutip dari The Cradle, Senin (2/6).

“Ini adalah momen bersejarah bagi permukiman di Yudea dan Samaria (Tepi Barat), yang akan memperkuatnya sebagai tembok pelindung Israel, dan juga akan memperkuat keamanan di wilayah ini,” tambahnya.

Perkataannya itu mengacu pada proyek permukiman ilegal terbaru di Tepi Barat yang diduduki.

Katz menambahkan bahwa ini adalah “respons telak terhadap teroris” yang mencoba “merusak dan melemahkan cengkeraman kami atas wilayah ini,” dan “pesan yang jelas kepada Macron dan sekutunya.

Sebagai balasan atas Macron, ia mengatakan “Jangan mengancam kami dengan sanksi karena kalian tidak akan membuat kami bertekuk lutut. Negara Israel tidak akan menundukkan kepalanya terhadap ancaman. Kami adalah orang-orang dengan sejarah yang panjang dan mulia. Kami akan berdiri tegak dan terus memimpin Israel di jalan yang aman dan kuat, hingga meraih kemenangan.”

Kementerian Luar Negeri Israel juga merilis pernyataan yang menuduh Prancis melancarkan “perang salib melawan negara Yahudi.”

Sebelumnya, Macron mengatakan pada Jumat (30/5) bahwa negara-negara Eropa harus mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel atas tindakannya di Gaza. Ia memperingatkan bahwa jika situasi kemanusiaan di Gaza tidak segera membaik, Prancis akan mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi terhadap Israel. Hal ini menandakan “sikap kolektif” baru yang lebih keras dari Uni Eropa (UE)

Macron juga mengatakan mengakui negara Palestina adalah “kewajiban moral” dan “kewajiban politik.” Dalam beberapa hari terakhir, Prancis semakin menunjukkan dukungannya untuk mengakui negara Palestina, seiring dengan negara-negara Uni Eropa yang mengutuk keras operasi brutal Israel yang baru, yakni Gideon’s Chariots. Operasi tersebut terus mencegah masuknya bantuan kemanusiaan dalam jumlah yang cukup ke Gaza.