Mendikbud akan klarifikasi tujuan Turki minta 9 sekolah ditutup

Pihak yayasan sekolah yang dikaitkan dengan Gerakan Gulen dan kudeta, merasa difitnah Kedubes Turki

2016-07-29 12:46:00

Mendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Muhadjir Effendy mengaku baru mendengar kabar Kedutaan Besar Turki menuntut sembilan sekolah di Indonesia terkait Gerakan Gulen ditutup. Dia menilai desakan Turki itu harus dikaji dulu.

Muhadjir menyatakan sudah mulai berkantor di kementerian, namun sekarang belum memperoleh laporan resmi tentara permintaan Kedutaan Besar Turki. "Pasti kami akan cross check, akan dikomunikasikan secara bilateral dengan pemerintahan Turki juga," ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat (29/7).

Penutupan, menurut Muhadjir, hanya akan dilakukan pemerintah manakala ditemukan unsur-unsur kurikulum meresahkan masyarakat maupun peserta didik.

Manajemen sembilan sekolah kerja sama Turki-Indonesia itu sudah angkat bicara setelah tudingan dari Kedubes disebar melalui situs resmi dan laman Facebook mereka Kamis (28/7) lalu. Pihak yayasan menyesalkan tudingan itu karena mengesankan sekolah-sekolah unggulan yang mereka kelola sebagai lembaga radikal. Menurut yayasan, banyak pelajar di Kharisma Bangsa hingga Sekolah Kesatuan Bangsa memiliki prestasi mencolok, baik akademik maupun non-akademik.

"Kami tegaskan bahwa sekolah-sekolah kami tidak pernah mengajarkan kekerasan apalagi kegiatan yang mengarah kepada tindakan terorisme," kata Ari Rosandi mewakili SMA Pribadi Depok dan delapan sekolah lainnya lewat klarifikasi tertulis.

Kerja sama sembilan sekolah tersebut dengan Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association (PASIAD) terjalin selama 20 tahun. Namun sejak 1 November 2015 kerja sama pendanaan itu berakhir. "Maka sudah tidak ada lagi secara kelembagaan dengan lembaga PASIAD dari Turki," kata Ari. "Rilis Kedutaan Besar Republik Turki, merupakan fitnah keji yang jauh dari norma hukum serta etika dan dapat merusak citra sekolah-sekolah kami."

Ketika masih bernaung di bawah PASIAD, pihak yayasan mengklaim dukungan penuh justru diberikan oleh pemerintah Turki. Reccep Tayip Erdogan, saat itu masih menjabat perdana menteri, melawat ke calon lokasi Sekolah Teuku Nyak Arif Fatih Banda Aceh pada 2005 sebagai bantuan pascatsunami. Sementara mantan Presiden Abdullah Gul berkunjung ke Sekolah Unggulan Kharisma Bangsa di Tangerang Selatan pada 2011.

Setelah hubungan Gulen dengan Partai Keadilan Pembangunan (AKP) bubar jalan pada 2013, semua lembaga pendidikan itu dikaitkan dengan terorisme.

Desakan pada pemerintah Indonesia ini merujuk Dekrit Presiden Erdogan yang diteken pada 23 Juli lalu. Atas dasar beleid tersebut, pemerintah Turki menutup 1.043 sekolah swasta, 1.229 yayasan, serta 15 universitas di seluruh negeri. Semua lembaga itu dilarang beroperasi karena didanai oleh Gerakan Gulen yang disebut dalang kudeta militer.

Kedubes Turki meminta Indonesia bersolidaritas untuk ikut menutup sekolah-sekolah pernah terkait PASIAD. "Langkah menutup sekolah-sekolah sejenis sudah dilakukan oleh negara-negara mitra Turki, di antaranya oleh Yordania, Azerbaijan, Somalia, dan Niger," tulis Kedubes Turki di situs resminya.

Berikut daftar lengkap sekolah yang diklaim pemerintah Turki didanai oleh Gerakan Gulen:

1) Pribadi Bilingual Boarding School, Depok

2) Pribadi Bilingual Boarding School, Bandung

3) Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School, Tangerang Selatan

4) Semesta Bilingual Boarding School, Semarang

5) Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School, Jogjakarta

6) Sragen Bilingual Boarding School, Sragen

7) Fatih Boy’s School, Aceh

8) Fatih Girl’s School, Aceh

9) Banua Bilingual Boarding School, Kalimantan Selatan

(mdk/ard)