Junta militer Thailand gelar referendum UUD, ingin terus berkuasa

Apapun hasil referendum pada 7 Agustus mendatang PM Prayuth Chan-Ocha tidak mau mundur. Pengkritik ditangkapi

2016-06-28 14:29:00

Kudeta Militer Thailand

Pemerintahan Junta militer Thailand menggelar referendum konstitusi pada 7 Agustus mendatang, untuk mencari legitimasi dari rakyat. Tentara berharap masyarakat terus mengizinkan mereka menguasai birokrasi serta mengendalikan partai-partai.

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan o-cha menyatakan apapun hasil referendum tidak akan mempengaruhi pemerintah. Dia menolak mundur seandainya rakyat ternyata menolak rancangan UUD baru seperti ditawarkan oleh junta.

"Saya tidak akan mengundurkan diri, saya bertugas menata ketertiban umum negara ini," kata bekas jenderal angkatan darat itu di Istana Negara, seperti dilansir Asia Correspondent, Selasa (28/6).

Prayuth adalah pemimpin Dewan Nasional Perdamaian dan Keamanan yang menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dalam kudeta tak berdarah pada Mei 2014. Anggota dewan itu semuanya adalah petinggi militer. Dulu tentara mengklaim melakukan kudeta demi menghindarkan perang saudara serta menghentikan praktik korupsi keluarga Shinawatra.

Prayuth mendapat pertanyaan dari wartawan tentang kemungkinan dia mengikuti jejak Perdana Menteri Inggris, David Cameron, yang mundur ketika rakyat memilih sikap berbeda dari pemerintah dalam referendum.

Menurut sang jenderal, referendum Thailand berbeda konteks dengan yang terjadi di Inggris. Prayuth pun mengklaim tidak bisa diminta mundur karena berkuasa bukan lewat pemilihan umum.

"Referendum di Thailand adalah hal yang berbeda, mengapa anda menginginkan saya untuk mundur? Saya tidak akan mundur. (PM Cameron) tidak memiliki kekuatan yang sama dengan saya, masalah negaranya beda dengan permasalahan di Thailand," kata Prayuth.

Rancangan UUD yang diusulkan junta mengusulkan 250 jatah kursi di Senat dialokasikan untuk perwakilan militer, polisi dan pasukan keamanan. Partai-partai politik di Thailand memprotes keras perubahan konstitusi itu, karena mengebiri praktik demokrasi serta semakin memperkuat cengkraman junta.

Junta juga sudah mengancam rakyat agar tidak memprotes berlebihan ide referendum tersebut. Muncul pengumuman polisi, bahwa siapa saja yang berkampanye untuk atau menentang rancangan konstitusi baru, akan langsung dipenjara maksimal hingga 10 tahun. Jika tidak sepakat dengan RUU buatan tentara, maka masyarakat hanya boleh mengkritik dengan "kata-kata sopan...tanpa mendistorsi fakta."

Puluhan politisi dan aktivis yang menentang draf undang-undang ini telah ditahan dan dipenjarakan selama beberapa bulan terakhir.

Penentang paling gigih pengubahan konstitusi Thailand adalah Khunying Sudarat, salah satu petinggi Partai Pheu Thai. Dia mengatakan jika hasil referendum mengesahkan UU yang baru, maka rakyat Negeri Gajah Putih akan dikebiri hak politiknya. Nantinya tentara akan punya kekuasaan serta mekanisme mengontrol setiap partai di parlemen.

(mdk/ard)