Israel Deportasi 137 Aktivis Global Sumud Flotilla ke Turki

Pemerintah Israel telah mendeportasi lebih dari 130 aktivis internasional yang ditangkap setelah bergabung dalam armada bantuan menuju Gaza. Pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Israel pada Sabtu (4/10/2025) menyebutkan bahwa sebanyak 137 aktivis dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Italia, telah dipulangkan ke negara asal mereka.

Empat di antaranya, yang merupakan warga Italia, dideportasi sehari sebelumnya. "Israel berupaya mempercepat proses deportasi terhadap mereka yang ditahan dari armada tersebut," demikian bunyi pernyataan itu, seperti yang dikutip dari laman CBS News pada Minggu (5/10).

Armada Global Sumud berangkat dari Spanyol bulan lalu dengan membawa hampir 50 kapal dan sekitar 500 aktivis, termasuk politisi dan aktivis lingkungan terkenal, Greta Thunberg. Misi kemanusiaan ini merupakan usaha terbesar untuk menembus blokade maritim Israel di Gaza yang telah berlangsung selama 18 tahun.

Para peserta armada berencana untuk mengirimkan bantuan makanan dan logistik kepada warga Palestina yang berada di wilayah yang terkurung tersebut. Namun, perjalanan ini berakhir dengan tragis setelah pasukan Israel mencegat hampir seluruh armada di perairan internasional pada hari Kamis. Beberapa drone yang diduga telah disetujui langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan menargetkan kapal-kapal dalam armada, menurut laporan dari CBS News.

Kecaman Dunia Internasional

Tindakan Israel ini memicu kecaman luas dari berbagai pemimpin dunia. Kementerian Luar Negeri Turki menganggap penahanan dan penyitaan kapal tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Associated Press melaporkan bahwa kapal terakhir dalam armada ditangkap pada hari Jumat. Sementara itu, Israel menuduh para peserta sebagai "provokator" dan mengklaim bahwa sebagian dari mereka memiliki hubungan dengan Hamas, sebuah klaim yang dibantah keras oleh para aktivis.

Kementerian Luar Negeri Israel juga menuduh beberapa peserta "menghalangi proses deportasi" dan menyatakan bahwa beberapa negara enggan menerima kembali warganya. Namun, Israel tidak memberikan penjelasan mengenai negara mana yang dimaksud.

Aksi Solidaritas Global Gelombang

Tindakan yang dilakukan oleh Israel telah memicu protes besar di berbagai belahan dunia. Berdasarkan laporan dari Associated Press, lebih dari 2 juta orang di Italia berpartisipasi dalam aksi mogok nasional pada hari Jumat untuk menunjukkan solidaritas kepada warga Gaza.

Di Spanyol, sekitar 70.000 orang berunjuk rasa di Barcelona, sementara demonstrasi serupa juga berlangsung di Madrid dan Lisbon, Portugal.

Di Yunani, pihak berwenang memperkirakan bahwa protes akan terus berlanjut di Athena sepanjang akhir pekan. Dalam situasi yang tegang ini, Hamas mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah menyetujui sebagian dari proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump awal pekan ini.

Seorang pejabat AS menyatakan kepada CBS News bahwa Washington menilai respons Hamas sebagai "positif," meskipun masih terdapat beberapa rincian yang perlu disepakati. Trump juga menyampaikan di platform Truth Social bahwa Hamas "siap untuk perdamaian abadi" dan mendesak Israel untuk menghentikan serangan di Gaza.

Sumber dari Associated Press melaporkan bahwa Israel kini berada dalam posisi bertahan di Gaza dan tidak lagi melaksanakan operasi ofensif besar, meskipun pasukannya belum ditarik.

Konflik yang Belum Usai

Perang antara Israel dan Hamas dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika kelompok militan yang berbasis di Gaza melancarkan serangan ke wilayah selatan Israel. Sebagai respons, Israel melakukan serangan udara dan operasi darat besar-besaran di Jalur Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola oleh Hamas, lebih dari 67.000 warga Palestina kehilangan nyawa sejak konflik ini dimulai, meskipun angka tersebut tidak membedakan antara korban sipil dan militan. Saat ini, sekitar 50 sandera masih diyakini berada di Gaza, dan kurang dari setengahnya diperkirakan masih hidup, menurut pihak berwenang Israel.