Donald Trump Tutup Pemerintahan AS Karena Tak Terima Dana Pembuatan Tembok Perbatasan

Trump menuntut pembiayaan sebesar USD 5 miliar untuk pembangunan tembok yang diusulkannya itu.

2018-12-22 15:49:00

Amerika Serikat

Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menutup pemerintah federal setelah pejabat kongres dan Gedung Putih gagal menemukan titik terang atas tagihan pembuatan tembok perbatasan. Trump menuntut pembiayaan sebesar USD 5 miliar untuk pembangunan tembok yang diusulkannya itu.

Ini adalah penutupan ketiga yang dilakukan dalam dua tahun pemerintahan Republik yang akan diterapkan di sembilan departemen federal dan beberapa lembaga lain. Diperkirakan akan ada ratusan pegawai pemerintah terpengaruh akibat penutupan ini.

Trump sempat memberi waktu agar dikeluarkan undang-undang tentang pengeluaran dana pembuatan tembok perbatasan AS-Meksiko sebelum tengah malam. Dana itu sebelumnya sudah disahkan oleh Kongres namun rupanya tidak disetujui oleh senat.

"Kami akan melakukan penutupan," tegas Trump seperti dikutip dari New York Times, Sabtu (22/12).

"Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang hal ini, karena kita membutuhkan Demokrat memberikan suara," tambahnya.

Setelah penutupan, Wakil Presiden Mike Pence langsung menggelar pertemuan dengan Senator Chuck Schumer, pemimpin Demokrat, dan anggota senior Partai Republik untuk mencari solusi kebuntuan ini.

Pertemuan ditujukan untuk mendiskusikan sejumlah kompromi yang berpotensi menjadi jalan keluar dari masalah ini, mulai dari penghilangan pengeluaran pembuatan dinding, penambahan pengeluaran, hingga dana yang digunakan untuk biaya keamanan di perbatasan.

Namun seperti penutupan pemerintah sebelumnya, hal ini tidak akan mempengaruhi fungsi-fungsi inti pemerintah seperti layanan, militer, Departemen Urusan Veteran dan program-program hak masyarakat, termasuk Jaminan Sosial, Medicaid, Medicare dan kupon makanan.

Hanya saja, sekitar 380.000 pegawai pemerintahan akan dipulangkan dan tidak dibayar. Sebanyak 420.000 lainnya yang dianggap penting, seperti petugas Patroli Perbatasan, akan dipaksa bekerja tanpa bayaran.

(mdk/ias)