Berpihak ke Israel, AS Cabut Ratusan Visa Mahasiswa Aktivis Pro-Palestina

Pencabutan ratusan visa ini diumumkan Menlu AS, Marco Rubio.

Amerika Serikat (AS) telah mencabut lebih dari 300 visa mahasiswa asing. Pencabutan visa ini diumumkan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada Kamis (27/3) dan dikaitkan dengan keterlibatan para pelajar dalam demonstrasi pro-Palestina. Sejumlah demo pro-Palestina berlangsung di kampus-kampus di AS, menentang dukungan AS terhadap genosida Israel di Jalur Gaza.

Rubio menyatakan pencabutan visa ini merupakan bagian dari tindakan keras terhadap aktivisme pro-Palestina di kampus-kampus AS. Ia bahkan menyebut para pelajar tersebut sebagai 'orang gila' yang mengganggu ketertiban kampus dan proses belajar mengajar. Pernyataan kontroversial ini telah memicu kecaman luas, karena dianggap sebagai serangan terhadap hak konstitusional warga negara AS untuk berekspresi. Belum ada kejelasan apakah para pelajar yang terkena dampak pencabutan visa telah diberi tahu sebelumnya, menimbulkan kekhawatiran akan proses hukum yang tidak transparan.

Kasus penahanan mahasiswa asal Turki, Rumeysa Ozturk di Massachusetts menyoroti dampak kebijakan ini terhadap individu. Ozturk diduga terlibat dalam aktivitas yang mendukung Hamas, meskipun tuduhan tersebut tak jelas.

Banyak pihak mengkritik tindakan pemerintah AS yang dianggap represif dan melanggar hak-hak asasi manusia. Beberapa mahasiswa yang terkena dampak kebijakan ini telah mengajukan gugatan hukum, menantang legalitas pencabutan visa tersebut. Mereka berpendapat bahwa partisipasi dalam demonstrasi damai merupakan hak konstitusional, dan pencabutan visa merupakan bentuk pembungkaman yang tidak dapat diterima.

Kritik juga diarahkan kepada pernyataan Menlu Rubio yang dianggap provokatif dan tidak mencerminkan sikap diplomatis. Sebutan 'orang gila' terhadap para mahasiswa dinilai tidak pantas dan memperkeruh suasana. Pemerintah AS berdalih tindakan ini diperlukan untuk mencegah aktivitas yang mendukung terorisme. Namun, kritikus berpendapat pemerintah AS terlalu cepat mengaitkan partisipasi dalam demonstrasi anti-Israel dengan dukungan terhadap Hamas. Mereka meminta pemerintah untuk lebih transparan dan adil dalam menerapkan kebijakan ini.