Aung San Suu Kyi Tolak Komentari Ajakan Perang Melawan Junta Militer

Pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi tidak mau mengomentari deklarasi perang melawan junta oleh pemerintah bayangan yang didominasi anggota parlemen dari partainya.

2021-09-21 14:19:47

Aung San Suu Kyi

Pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi tidak mau mengomentari deklarasi perang melawan junta oleh pemerintah bayangan yang didominasi anggota parlemen dari partainya. Demikian disampaikan kuasa hukum Suu Kyi pada Senin.

Myanmar dilanda kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi dalam kudeta pada Februari lalu, memicu unjuk rasa besar-besaran di seluruh negeri yang memicu tindakan keras junta.

Anggota parlemen NLD menjadi mayoritas dalam “Pemerintahan Nasional Bersatu” (NUG) yang berusaha menjatuhkan rezim militer dan mendeklarasikan “perang perlawanan rakyat” awal bulan ini, meminta rakyat menyerang aset-aset junta.

Menyusul deklarasi tersebut, bentrokan antara “pasukan pertahanan rakyat” lokal dan militer meningkat, dan belasan menara komunikasi milik militer diserang, menurut kelompok anti junta, dikutip dari AFP, Selasa (21/9).

Suu Kyi “tidak ada komentar” ketika ditanya oleh kuasa hukumnya terkait deklarasi NUG tersebut. Demikian disampaikan kuasa hukumnya, Khin Maung Zaw dan mengatakan Suu Kyi akan mengomentari hal tersebut jika telah berdisukusi dengan para pimpinan NLD.
“Dia mengatakan dia tidak akan pernah melawan keinginan rakyat,” kata Khin Maung Zaw.

Nirkekerasan menjadi prinsip utama Suu Kyi dan menjadi karakteristik gerakan demokrasi yang dia pimpin melawan junta sebelumnya beberapa dekade lalu.

Namun banyak anak muda mendukung gerakan perlawanan, menilainya sebagai satu-satunya cara menggulingkan rezim junta secara permanen yang mendominasi politik dan perekonomian negara tersebut.

Suu Kyi berada dalam tahanan rumah sejak kudeta, diputus dari dunia luar kecuali saat hadir di pengadilan dan bertemu dengan kuasa hukumnya.

Pemenang Nobel Perdamaian ini muncul dalam pengadilan khusus di ibu kota Naypyidaw pada Senin untuk sidang terkait kasus impor alat komunikasi walkie talkie ilegal dan melanggar pembatasan virus corona selama pemilu tahun lalu yang dimenangkan telak partainya.

(mdk/pan)