Alexander Marwata

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, mereka yang tertangkap tangan KPK atau berperkara di KPK sedang ketiban sial. Sebab mereka gagal menyembunyikan tindakan dan kekayaannya lebih rapi.

Sebagai pejabat negara mereka telah digaji dengan angka yang besar. Mereka juga mendapatkan rumah dinas, sebagian biaya hidupnya juga ditanggung negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka memerangi korupsi di lembaga pemerintah. Salah satunya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

KPK menggelar rapat kerja di Hotel Sheraton Yogyakarta, Kamis (28/10). Rapat kerja KPK di hotel ini sempat mendapatkan kritikan dari Novel Baswedan.

Ia juga mengatakan, selama 18 tahun KPK beroperasi, penanganan korupsi masih belum bisa dikatakan berhasil. Bahkan ia menganggap bahwa KPK belum memberikan hasil yang diharapkan masyarakat.

Pernyataan Alex ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan seluruh narapidana, termasuk terpidana kasus korupsi, berhak mendapat remisi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengklaim pemecatan 57 pegawai lembaga antirasuah bukan keputusan sepihak dari pimpinan KPK. Dia menyatakan, Novel Baswedan cs dipecat secara terhormat lantaran tak memenuhi syarat dialihkan sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Alex menyatakan bahwa pemecatan kepada para pegawai yang tidak lolos TWK tidak serta merta dilakukan. Dia mengklaim, pimpinan telah berusaha perjuangkan nasib mereka dari semula 75 pegawai dinyatakan tidak lolos TWK, menjadi 57 pegawai.

"Biar bagaimanapun kontribusi mereka selama di KPK juga harus kami hormati, kami hargai," kata Alex.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut pengumuman tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi baru dilakukan saat akan dilakukan penahanan demi menegakkan hak asasi manusia (HAM).

Alexander menyampaikan hal tersebut dalam program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) dengan peserta para penyelenggara negara dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Alex mengatakan, pihaknya akan mendalami latar belakang para vendor tersebut. Tak hanya itu, KPK juga akan menelisik proses penunjukan para vendor yang disinyalir terindikasi adanya pidana korupsi.

Alex mengatakan, pihaknya bakal mendalami seluruh informasi yang diterima dari masyarakat.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, ancaman hukuman mati bisa diberikan kepada Mensos Juliari sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (Tipikor).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mempertegas status Nazaruddin sebagai whistleblower. Bukan justice collaborator.

"Kalau hanya memetakan masalah dan memetakan temuan, itu sebenarnya kerjaan peneliti. Tetapi kalau pekerjaannya advokat atau penegak hukum dia akan menemukan apakah tindakan itu dilakukan secara sengaja atau kelalaiannya,"

KPK telah melakukan kajian terkait dengan program kartu prakerja.

Hadir dalam telekonferensi seluruh jajaran pejabat pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang meliputi sekretaris daerah, inspektur, kepala Bappeda, kepala BPKAD, kepala UKPBJ, kepala Bapenda, sekretaris DPRD, dan kepala OPD terkait lainnya di wilayah Kalimantan Tengah.

Fakta terungkap jika penghentian penyelidikan sudah terjadi sebelum era kepemimpinan Firli cs.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap penghentian kasus penyelidikan dugaan korupsi juga terjadi di zaman sebelum kepemimpinan Firli Bahuri. Dia bahkan menyebut masa kepemimpinan Abraham Samad dan Busyro Muqoddas juga terjadi hal serupa.