Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta perbankan segera menyesuaikan suka bunga acuan kredit sesuai keputusan Bank Indonesia. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Sentral memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,75 persen.

Formulasi penetapan upah dilakukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Diharapkan dengan begitu daya beli masyarakat di daerah akan terjaga.

Pemerintah berencana akan mulai mensosialisasikan rancangan Undang-undang Omnibus Law setelah mendapatkan jadwal pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab, sosialisasi akan dilakukan bersamaan dengan pembahasan di DPR.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengakui, kinerja perdagangan Indonesia memang belum terlalu moncer. Sebab, kebijakan yang disiapkan pemerintah untuk neraca perdagangan Indonesia baru akan terasa dalam jangka panjang.

"Kan Menkeu dan Men-BUMN di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Kan di bawah guidance, pengarahan, di bawah rapat koordinasi," kata Azis berkelakar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Hal tersebut menimbulkan gejolak tengah masyarakat, khususnya di kalangan buruh sebagai subjek atau pelaku perekonomian nasional. Hal ini membuat kondisi perekonomian nasional jadi tidak nyaman. Yang berpotensi memicu instabilitas politik dan gejolak sosial.

Inflasi 2019 tercatat sebesar 2,72 persen (yoy). Pemerintah mengatakan capaian inflasi tersebut merupakan yang terendah dalam 20 tahun terakhir. Keberhasilan menjaga inflasi 2019, disumbang oleh penurunan inflasi inti sebesar 3,02 persen yoy, dan minimnya inflasi administered prices (AP) sebanyak 0,51 persen yoy.

Pemerintah Jokowi-Ma'ruf menargetkan inklusi keuangan pada 2024 bisa tembus mencapai 90 persen. Angka ini dipatok mengingat inklusi keuangan dalam negeri masih tergolong kecil dibandingkan dengan negara Asia lain.

Pemerintah kini tengah merumuskan formula baru pemberian pesangon dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Kabarnya, pesangon bagi buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan berkurang dari 32 kali menjadi 19 kali, meski pekerja yang bersangkutan bakal mendapat kompensasi.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, pembebasan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dan pungutan royalti sebesar nol persen hanya berlaku untuk perusahaan yang ingin membangun pabrik.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membocorkan beberapa isi draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satunya, akan ada sweetener atau uang pemanis yang diberikan pemerintah setara dengan lima kali gaji bagi seluruh pekerja resmi.

Menko Airlangga mengatakan, pemerintah juga sudah membentuk tim untuk membahas mengenai rancangan Omnibus Law Cipta Kerja ini kepada para buruh. Nantinya para buruh juga akan disosialisasikan kembali mengenai isi draf tersebut.

Pemerintah akhirnya menyerahkan surat presiden, draf dan naskah akademik RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Puan menyatakan RUU yang diserahkan itu bernama Cipta kerja atau Ciker, bukan Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian dan Lembaga untuk mempercepat realisasi anggaran. Langkah ini diharap mampu menggerakkan sektor-sektor perekonomian di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi akibat meluasnya wabah Virus Corona.

Kepercayaan diri menjadi modal Gibran. Sehingga dia belum menjalin pendekatan dan komunikasi politik dengan parpol lain yang dikabarkan siap memberikan dukungan kepadanya. Dia tetap berharap diusung partai besutan Megawati Soekarnoputri.

Jokowi juga akan menyaksikan penandatanganan sejumlah Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengakui tertarik meminang putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wali kota Solo di Pilkada 2020. Dia bahkan mengakui sudah melakukan komunikasi.

Dua negara penghasil terbesar kelapa sawit dunia yakni Indonesia dan Malaysia memiliki standar sawit berkelanjutan masing-masing. Indonesia memiliki standar ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), sementara Malaysia memiliki MSPO (The Malaysian Sustainable Palm Oil).

Menko Airlangga menjelaskan bahwa Uni Eropa (UE) pada 2021 akan menerapkan batas 2,5 ppm terhadap kontaminan 3-MCPD yang ditemukan dalam minyak sawit sebagai bahan makanan. Sementara pada minyak nabati lain, seperti minyak canola dan kedelai hanya ditetapkan 1,25 ppm.

Draf RUU Omnibus Law Perpajakan sendiri sudah berada lebih dulu di tangan DPR. Proses penyerahan langsung disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani.