Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengajak, Civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dan akademisi secara umum untuk ambil peran dalam program Kartu Prakerja. Sebab, lewat program ini, pemerintah dan dunia pendidikan memiliki kesamaan misi.

Menurutnya, program Kartu Prakerja gelombang kedua yang akan digulirkan semester dua tahun ini akan lebih ramah bagi disabilitas. Dalam dialog tersebut, Airlangga juga mendengarkan penuturan dari salah satu peserta difabel.

Airlangga terkesan pada perjuangan Anisa Kusuma Wardani, seorang alumni Program Kartu Prakerja dari Magelang. Dengan keterbatasannya sebagai penyandang disabilitas rungu wicara, Anisa dengan tekun mengikuti pelatihan yang diberikan.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyempatkan berziarah ke Komplek Pemakaman Astana Oetara Surakarta di sela kunjungannya sebagai Menko Perekonomian ke Solo, Jumat (19/6).

Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, menilai Airlangga Hartanto berpeluang menjadi calon wakil presiden (cawapres) meski elektabilitasnya rendah. Merespons pernyataan berdasarkan hasil survei ini, politikus Partai Golkar justru semakin yakin Menko Perekonomian itu berpeluang maju sebagai calon presiden.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA Adjie Alfaraby memprediksi, koalisi ‘gajah’ antara PDIP, Gerindra dan Golkar akan lahir di Pemilu 2024. Namun dengan sejumlah syarat tertentu. PDIP, Gerindra dan Golkar adalah parpol dengan suara terbesar saat ini.

Sebab menurut Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby, menilai tingkat popularitas atau pengenalan publik terhadap Airlangga Hartarto masih rendah bila maju sebagai Capres 2024.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai sebagai King Maker yang paling lengkap dan komplet karena berpotensi menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden di 2024. Bahkan, posisi Airlangga ada di atas Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Hanya PDIP satu satunya partai yang memiliki tiket penuh untuk mencalonkan calon presiden.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bersama sejumlah menteri hadir dalam sidang perkara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menjadi perwakilan pemerintah untuk membacakan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia. Salah satu manfaatnya adalah meningkatkan investasi, sehingga berujung pada penciptaan lapangan kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk UU oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama serta proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja yang telah dilaksanakan, maka tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, salah satu alasan dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah untuk transformasi ekonomi. Sebab pemerintah sadar transformasi ekonomi belum berjalan optimal, utamanya untuk menciptakan lapangan kerja.

Dia mengatakan target 1 juta dosis vaksin Covid-19 per hari tersebut akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan sebanyak 600 ribu dosis serta 400 dosis oleh TNI dan Polri.

Dalam paparannya, Bendahara Negara itu mengatakan saat ini Indoensia sedang menghadapi risiko fiskal berupa kenaikan defisit akibat penambahan jumlah utang pemerintah. Maka dari itu, perlu untuk diwaspadai, terutama adanya tren kenaikan suku bunga di AS.

Jika dirincikan, penyaluran KUR berdasarkan jenis untuk super mikro mencapai 4,70 persen atau senilai Rp5,26 triliun. Jumlah ini diberikan untuk 596.381 debitur.

Airlangga melanjutkan, virus delta juga sudah mendominasi di beberapa daerah Indonesia yang tercatat zona merah, di antaranya Bangkalan dan Kudus.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan terus memonitor sejumlah kendala dalam pemulihan ekonomi di tengah situasi yang sangat dinamis saat ini.

Kemudian, dia juga mengatakan terdapat beberapa kota zona merah yang sudah disediakan rumah sakit rujukan di kota terdekat. Seperti Kudus, Semarang, dan Surabaya.

Ia meminta pegawai yang bekerja dari kantor atau wfo (work from office) digilir tidak terpaku terhadap satu pegawai saja.