Syarat Presiden Jokowi jika Ibu Kota ingin pindah dari Jakarta

Merdeka.com - Wacana pemindahan Ibu Kota negara kembali muncul di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah didengungkan pertama kali oleh Presiden Soekarno.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengakui pemindahan Ibu Kota membutuhkan dana yang besar. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo tak mau semuanya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dananya pasti besar, tapi presiden ingin jangan sampai memberatkan APBN," kata Menteri Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (11/4).

Saat ini, Menteri Bambang berencana mencari skema pembiayaan yang melibatkan sektor swasta. Namun, belum dijelaskan secara rinci soal penyaluran dana ini.

"Salah satu kajian kita adalah mencari skema pembiayaan yang kreatif, artinya melibatkan private sector agar pemerintah bisa bangun infrastruktur, sarana prasarana dengan dukungan swasta."

Menteri Bambang memastikan, rencana pemindahan Ibu Kota ini melibatkan semua kementerian dan lembaga.

"Semua terkait, misalnya nanti bandara seperti apa yang harus dibangun. Ibu Kota tersebut tentunya harus terkoneksi dengan mudah ke Jakarta juga sebagai bandara utama."