Sri Mulyani sebut negara G20 bakal berkumpul di pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia

Merdeka.com - Pertemuan International Monetary Fund and the World Bank (IMF-WB) Annual Meetings (AM) 2018 sudah semakin dekat. Beberapa minggu lagi, pertemuan tahunan ekonomi terbesar tersebut akan digelar di Nusa Dua, Bali, atau tepatnya pada 8-14 Oktober mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan, dengan menjadi tuan rumah, selain akan dikenal sebagai bangsa yang besar di sektor perekonomian dan keuangan, Indonesia akan mendapatkan dampak ekonomi yang besar dari sektor pariwisata, perhotelan, restoran, hiburan dan lain-lainnya.

"Ini wujud nyata pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan amanat konstitusi untuk dalam memelihara perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," ungkap Sri Mulyani dikutip dari laman Facebooknya, Rabu (19/9).

Sri Mulyani mengatakan, dalam perhelatan akbar ini Indonesia akan mengusung Bali Initiative yang merupakan hasil atau output nyata dari IMF-World Bank 2018. Inisiatif ini akan menjadi referensi global dan menjadi acuan bagi seluruh negara anggota IMF dan World Bank.

"Nantinya akan ada berbagai paralel events dan side events. Antara lain diadakan juga pertemuan negara G20 yang dilakukan oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara tersebut yang akan membahas tentang perkembangan ekonomi global, perang dagang dan penguatan mata uang dolar," kata Sri Mulyani.

Salah satu agenda dalam pertemuan yang akan dihadiri oleh delegasi dari 189 negara yakni mengenai urbanisasi yang dapat meningkatkan kapasitas suatu negara dari kategori negara berpenghasilan rendah menjadi negara berpenghasilan menengah.

Selain itu, akan dilaunching Human Capital Index yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di negara-negara di dunia dalam menetapkan kebijakan mengenai investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam menghadapi era digital, lanjut Sri Mulyani akan dilakukan juga flagship seminar terkait digital economy untuk membahas prinsip-prinsip pengelolaan digital economy oleh IMF dan world Bank kebijakan tentang kesiapan tenaga kerja, infrastruktur, inklusi keuangan serta aspek perpajakannya.