Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) hingga 12 Desember 2023 sebesar Rp1.840,4 triliun.
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Realisasi Rp1.840,4 triliun itu terdiri dari belanja Kementerian/ Lembaga (KL) mencapai Rp946,1 triliun atau 94,5 persen dari APBN.
Anggaran tersebut telah dibelanjakan untuk pelaksanaan pemilu, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, infrastruktur prioritas dan bantuan sosial (bansos).
ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam acara Konferensi Pers APBN KiTa edisi Desember, Jakarta, Jumat (15/12).
Belanja non-KL mencapaj Rp894,3 triliun atau 71,8 persen dari APBN.
Realisasi tersebut memang lebih kecil dibandingkan belanja KL.
Alasannya karena pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan Listrik, pupuk dan juga pembayaran berbagai program untuk yang akan dilakukan hingga akhir Desember ini.
Di sisi lain, dari belanja pemerintah yang demkian, sebagian besar telah dinikmati langsung masyarakat yakni menikmati sebesar Rp1.060 triliun.
Artinya lebih dari 57,6 persen belanja pemerintah pusat itu langsung dinikmati masyarakat.
Adapun riniciannya, antara lainProgram Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp27,9 triliun, kartu sembako Rp44,3 triliun, bantuan sosial (Bansos) tahap I Rp8,2 triliun, PBI JKN Rp42,4 triliun, bantuan ternak Rp2e5,3 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian Rp681,2 miliar.
Kemudian bantuan benih, mulsa dan pupuk organik Rp1,5 triliun, subsidi dan kompensasi BBM Rp99,6 triliun, bantuan beras, daging ayam dan telur tahap II RP11,2 triliun.
Di bidang pendidikan, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Rp11,1 triliun, program KIP Kuliah Rp12,7 triliun, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Rp5,1 triliun, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama (Kemenag) Rp10,6 triliun dan kartu Prakerja Rp4,3 triliun.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para menterinya untuk mencapai target realisasi belanja APBN minimal 95 persen.
Meningat tahun 2024 tinggal 2 pekan lagi.
"Berarti tinggal 2 minggu. Agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/12).
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Sebanyak Rp21,2 triliun telah digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Baca Selengkapnya
Tahun 2022 telah direalisasikan Rp3,1 triliun, dan tahun 2023 baru mencapai Rp29,9 triliun.
Baca Selengkapnya
Pada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja terbagi menjadi dua alokasi, pertama untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp10,3 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Penukaran Uang Receh hingga 27 Maret Tembus Rp75 Triliun
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menjabarkan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang 2023 sebesar Rp308,7 triliun.
Baca Selengkapnya
Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca Selengkapnya
Rincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah merealisasikan untuk klaster non infrastruktur di IKN sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi