Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun
Capaian tersebut setara dengan 11,1 persen terhadap APBN yang ditargetkan sebesar Rp648,1 triliun.
Capaian tersebut setara dengan 11,1 persen terhadap APBN yang ditargetkan sebesar Rp648,1 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang (neto) per 15 Maret 2024 turun tajam 60,3 persen, menjadi Rp72 triliun.
"Angka ini kalau dibandingkan tahun lalu pada 15 Maret, maka pembiayaan utang kita turun tajam. Tahun lalu itu mencapai Rp181,4 triliun, sekarang drop 60,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy)," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin (25/3).
Capaian tersebut setara dengan 11,1 persen terhadap APBN yang ditargetkan sebesar Rp648,1 triliun.
Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN, jauh di bawah realisasi tahun lalu sebesar Rp169,5 triliun atau tumbuh negatif 58,6 persen yoy.
Sementara realisasi pinjaman mencapai Rp1,9 triliun, turun 84,5 persen yoy dari sebelumnya Rp11,9 triliun.
Menkeu menyebut kinerja itu menunjukkan bahwa realisasi pembiayaan masih tetap on-track.
Bendahara Negara menyatakan akan terus menjaga pelaksanaan pembiayaan agar tetap terjaga berdasarkan kondisi pasar uang dan pasar obligasi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi dari ekonomi global beserta sentimennya.
“Kita akan terus menjaganya agar volatilitas yang berasal dari global ini tidak berimbas kepada pelaksanaan APBN, terutama kepada pembiayaan,” kata Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan juga akan menjaga strategi pembiayaan utang agar tetap dilakukan secara fleksibel dan oportunistik, meliputi aspek timing, sizing, tenor, instrument mix, dan currency mix.
Diketahui, APBN mengalami surplus sebesar Rp22,8 triliun per 15 Maret 2024. Nilai surplus tersebut diperoleh dari pendapatan negara yang lebih tinggi dari belanja negara.
Pendapatan negara tercatat sebesar Rp493,2 triliun atau setara dengan 17,6 persen dari target yang sebesar Rp2.802,3 triliun. Sementara belanja negara tercatat sebesar Rp470,3 triliun. Nilai itu setara dengan 14,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3.325,1 triliun.
Ini penjelasan Kementerian Keuangan mengenai utang baru Rp600 triliun.
Baca SelengkapnyaPosisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjabarkan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang 2023 sebesar Rp308,7 triliun.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca Selengkapnya"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaPosisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karen hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang.
Baca SelengkapnyaPenyaluran pembiayaan juga mengalami kenaikan sebesar 27,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaUtang luar negeri pemerintah pada November 2023 sebesar USD 192,6 miliar atau tumbuh 6 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya tiga persen.
Baca SelengkapnyaPenukaran Uang Receh hingga 27 Maret Tembus Rp75 Triliun
Baca Selengkapnya