Pemerintah beri dispensasi Freeport dan Newmont?

Merdeka.com - Pemerintah bakal mengakomodir semua permasalahan yang terkait dalam UU Minerba No 4 Tahun 2009 tentang minerba terkait kewajiban pembangunan smelter dan hilirisasi serta larangan ekspor bahan mentah.

"Kategori itu kita buat sekarang karena ada yang sudah membuat (smelter) ada yang sudah eksplorasi bahan mentah. Ada yang baru pengen bikin. Secara prinsip kita menjalankan UU itu," ucap Menteri Perindustrian MS Hidayat di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (28/11).

Hidayat mengaku, pemerintah hanya ingin memberikan rasa keadilan ke semua perusahaan tambang tanpa terkecuali. Aturan turunan dari UU Minerba disebut-sebut pasti akan keluar sebelum 12 Januari 2014.

"Kami membahas ini dan akan dikawal Menteri Hukum dan HAM dan kami kombinasi dengan aturan yang ada. Kami menyadari hal-hal harus kami akomodasikan dalam PP itu," tegasnya.

Namun, Hidayat buru-buru membantah jika pembuatan aturan turunan ini untuk menampung permintaan dispensasi Freeport dan Newmont. Hidayat menegaskan, semua perusahaan tambang wajib mengimplementasikan aturan tersebut mulai 2014.

"Sama sekali tidak ada Freeport dan Newmont dan sekarang sedang dibahas di Kemenko. Rancangan aturan pemerintah ini menampung dan mengakomodir permasalahan dan tidak merugikan siapa saja," tegasnya.