Menteri Susi Sentil Pegawai KKP: Tak Boleh Ada Lagi Perencanaan di Akhir Tahun

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, bercerita bagaimana acara Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2019 mengganggu jadwal cutinya. Dia menyebutkan, seharusnya rencana pengadaan barang dan jasa KKP 2019 itu sudah dapat dilakukan pada Oktober 2018.

"Kebiasaan kita membuat perencanaan akhir tahun dan akhirnya baru merealisasikannya di pertengahan tahun itu tidak boleh ada lagi. Kalau masih ada yang tanda tangan kontrak kerja di bulan Juni, semprit saja itu pak dirjen. It has to be done," ucapnya di acara Rencana Pengadaan Barang dan Jasa KKP 2019, Jakarta, Kamis (20/12).

Dengan jadwal pengadaan barang dan jasa KKP yang belum terbangun, kata Menteri Susi, jadwal libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) PNS juga terkena efek. Itu termasuk salah satunya jadwal libur akhir tahun dirinya.

"Saya ingin Indonesia itu bisa tiru Malaysia di mana pas 16 Desember - 1 Januari itu PNS sudah holiday. Kalau di kita tidak, November sampai Desember susah cari orang karena sedang pada rapat di luar kota semua. Saya mau cuti 15 Desember saja susah sampai akhirnya molor, dan hari ini masih pidato di depan kalian semua," ujarnya

Sementara itu, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Sarah Sadiqa mengungkapkan, selama ini memang baru Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saja yang berkomitmen penuh menyetor informasi barang dan jasa sesuai jadwal.

"Kuncinya adalah semua proses dilakukan sebelum tahun berjalan. Jadi kalau kita terima anggaran 2019, maka 2018 oktober itu sudah harus dilakukan proses. Data kami, baru hanya PUPR saja yang komit terkait barang dan jasa, KKP belum. Jadi implementasinya saja harusnya di bulan-bulan Oktober seperti kementerian PUPR," tandasnya.

Reporter: Bawono Yadika Tulus

Sumber: Liputan6