Merdeka.com - ‎Pemerintah Jokowi-JK terus mengkaji kebijakan baru mengenai harga dan alokasi batubara untuk sektor kelistrikan. Rencananya, kebijakan baru akan diterapkan pada tahun depan.

‎Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan telah mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero), dan Kementerian Keuangan, guna membahas kebijakan anyar tersebut.

"Jadi, jadi kita lagi exercise soal tadi ada Kemenkeu juga, ada ESDM dan PLN mengenai bagaimana DMO ini," kata Luhut, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (30/7).

Rencana kebijakan baru harga batubara dan alokasi listrik akan dikaji dengan mempertimbangkan potensi peningkatan pendapatan‎ negara dari kegiatan pertambangan batubara. Setelah kajian sudah selesai, akan dilakukan sosialisasi, sehingga penerapannya baru bisa dilakukan pada tahun depan.

"Jadi, kita mau lihat peluang berapa besar uang yang bisa kita dapat dari sini. Karena kita butuh ekspor kan ini. Nah ini kita lagi hitung," tuturnya.

Menurut Luhut, saat ini belum ada keputusan mengenai kebijakan harga batubara dan alokasinya khusus untuk sektor kelistrik. Untuk diketahui, saat ini harga batubara untuk sektor kelistrikan dipatok tertinggu USD 70 per ton dan alokasi batubara 25 persen dari produksi setiap perusahaan.

‎"Ya, ini lagi di exercise. Makanya, kan kalau misalnya kita atur yang kayak 70 itu kan itu kan kayak kita atur market. Kan kita nggak mau juga," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com