Ketua Banggar DPR: Ekonomi Indonesia Masuki Fase Titik Balik Pemulihan

Merdeka.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah menilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini telah memasuki fase titik balik (turning point) dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Meski masih mengalami kontraksi, namun seluruh komponen pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan tren meningkat bahkan telah melewati fase kritisnya.

"Momentum perkembangan ekonomi pada triwulan III-2020 sudah menemukan turning point. Untuk kembali kepada track pertumbuhan ekonomi positif. Hal ini tercermin dari terjadinya perbaikan di berbagai sektor ekonomi nasional dari kondisi kontraksi yang dalam menuju ke arah zona positif pada triwulan III-2020," kata Said dikutip dari Antara, Selasa (24/11).

Perekonomian nasional pada triwulan III-2020 masih mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49 persen secara tahunan (year on year/yoy). Tetapi, sudah mulai terjadi perbaikan dari triwulan sebelumnya sebesar minus 5,32 persen (yoy). Secara kuartalan juga sudah mengalami peningkatan sebesar 5,05 persen (qtq)

Said berharap titik balik perekonomian nasional pada kuartal III-2020 harus tetap dipertahankan hingga kuartal IV atau hingga akhir 2020. Karena itu, sisa waktu satu setengah bulan hingga akhir tahun 2020, harus bisa dioptimalkan oleh pemerintah. "Belanja perlindungan sosial harus dioptimalkan penyerapannya," katanya.

Said menuturkan salah satu kunci akselerasi pemulihan ekonomi nasional hingga akhir tahun adalah optimalisasi penggunaan dana penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020.

Sampai saat ini, realisasi pemanfaatan dana penanganan Covid-19 dan PEN hingga 11 November 2020 baru mencapai Rp386,01 triliun atau setara 55,5 persen dari pagu anggaran Rp695,2 triliun.

"Karena itu, perlu upaya kerja keras, untuk bisa mewujudkan alokasi anggaran hingga mencapai 100 persen. Mengingat waktu tinggal 1,5 bulan lagi, jangan sampai PEN 2020 tidak bisa dioptimalkan," ujar Said.

Dia mengapresiasi realisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang sudah mencapai Rp182,54 triliun atau 77,9 persen dari pagu Rp234,33 triliun. Dana Perlinsos tersebut, telah dirasakan oleh lebih dari 40 persen masyarakat berpenghasilan terbawah.

Sejalan dengan itu, alokasi anggaran untuk UMKM sudah terserap hingga Rp95,62 triliun atau 93,3 persen dari pagu Rp114,81 triliun.

Menurut Said, program UMKM harus menjadi motor bergeraknya sisi penawaran (supply) dalam perekonomian, sehingga UMKM bisa menjadi faktor pendorong bangkitnya sektor riil. Hal itu penting mengingat banyak UMKM yang gulung tikar dan kehabisan modal selama pandemi. Padahal pulihnya UMKM bisa membantu membuka lapangan pekerjaan.

"Apalagi selama Covid-19, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam,” ujar Said.

Soroti Realisasi Masih Rendah

Kendati demikian, dia menyoroti beberapa program yang realisasinya masih rendah. Misalnya, realisasi anggaran untuk kesehatan hingga 11 November 2020 tercatat masih sebesar Rp34,39 triliun atau 35,3 persen dari pagu Rp97,26 triliun. Untuk itu, lanjutnya, harus mendapat perhatian tersendiri dari pemerintah.

"Jadi jangan sampai, kondisi ini berdampak terhadap kinerja tenaga kesehatan,” kata Said.

Selain anggaran kesehatan, realisasi dana dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemda, juga baru tercatat sebesar Rp39,92 triliun atau 19,9 persen dari pagu Rp65,97 triliun.

Adapun bantuan untuk realisasi stimulus bagi dunia usaha, termasuk insentif pajak, tercatat Rp38,64 triliun atau 32 persen dari pagu Rp120,6 triliun. Sementara realisasi pembiayaan korporasi baru Rp2 triliun atau 3,2 persen dari pagu Rp62,22 triliun.

Dia meminta pemerintah mencari terobosan untuk mengatasi rendahnya serapan anggaran dunia usaha dan korporasi. "Perlu ada kebijakan alternatif untuk membiayai program yang lebih strategis dan jangka panjang yang bersifat nasional, seperti membangun food estate, untuk memperkuat program ketahanan pangan nasional," ujar Said.

Lebih lanjut, Said mengatakan anggaran penanganan Covid-19 dan PEN 2020 harus dikawal agar bisa optimal dan efektif terhadap semua program yang sudah direncanakan. Untuk itu, pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta seluruh pemangku kepentingan terkait, harus bahu-membahu agar serapan anggaran bisa optimal hingga akhir tahun ini.

"Dengan melihat perkembangan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, saya berkeyakinan kondisi perekonomian nasional sudah melewati fase terendahnya," katanya.