Merdeka.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi menyatakan bahwa Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) yang berada di Bekasi akan digunakan untuk semua jenis kendaraan.

"Termasuk semuanya itu (mobil listrik sebelum diproduksi akan melewati tahap uji coba di BPLJSKN). Itu semuanya," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/7).

Seperti diketahui, Pemerintah Indoensia sendiri tengah merampungkan Peraturan Presiden (Perpres) kendaraan mobil listrik. Saat ini, rancangan Perpres sudah masuk ke Kementerian Sekretariat Negara.

"Tadi sudah selesai Perpres-nya mungkin hari-hari ke depan ini Presiden tanda tangan. Jadi dari kami sudah selesai paraf," kata Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhur Binsar Panjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (23/7).

Setelah resmi dirilis, Perpres tersebut nantinya dapat dijadikan acuan bagi para pelaku usaha pada sektor otomotif ramah lingkungan ini. "Kemarin saya teleponan dengan Bu Sri Mulyani, (dia) bilang 'saya sudah paraf pak Luhut, sudah selesai kantor presiden," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Suahasil Nazara mengatakan, dalam kebijakan ini tidak ada insentif baru yang diberikan untuk pengembangan industri mobil listrik. Sebab, secara prinsip manufaktur mobil listrik dapat memanfaatkan seluruh fasilitas fiskal yang berlaku saat ini.

Adapun insentif tersebut dapat berupa seperti tax holiday, tax allowance dan yang terbaru adalah super tax deduction bagi yang mengembangkan vokasi serta kegiatan riset.

"Boleh (mobil listrik) menggunakan semua insentif yang ada, pokoknya semua jenis insentif bisa dipakai apakah itu tax holiday, tax allowance atau super tax deduction kalau dia menyelenggarakan vokasi atau riset," ujarnya.