Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kadin Beberkan Aturan LPEI Penghambat Pengusaha Ekspor Indonesia Tumbuh

Kadin Beberkan Aturan LPEI Penghambat Pengusaha Ekspor Indonesia Tumbuh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno, soal ekspor. ©2018 Merdeka.com/Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno, mengharapkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank bisa lebih kreatif dalam menyediakan mekanisme pembiayaan ekspor. Benny menilai, saat ini, mekanisme pembiayaan LPEI tidak ada bedanya dengan lembaga-lembaga pembiayaan lain.

"Sekarang masalahnya ini diawasi oleh OJK, jadi tidak berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Kalau sekarang berlakukan seperti bank, sama dengan bank biasa. Yaitu kita (eksportir) harus punya agunan tambahan barang yang tidak bergerak," ungkap Benny, di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (25/3).

"Kedua tidak boleh membiayai berturut-turut perusahaan yang belum untung. Nah ini bagaimana mau bangkit eksportir baru, karena belum punya pengalaman, apalagi jaminan tambahan," imbuhnya.

Aturan ini, lanjut Benny, tentu akan menjadi halangan, khususnya bagi para eksportir dan pelaku UKM (Usaha Kecil dan Menengah)yang baru memulai bisnis. Langkah awal mereka bisa saja terhambat lantaran belum memiliki jaminan dan kepastian keuntungan.

"Saya punya sahabat dia bikin animasi, tapi dia ditanya jaminan tambahan, rumah saja masih ngontrak. Ya jaminan saya ya otak saya. Saya bawa ke Singapura dibiayai teman-teman di Singapura. Sekarang pindah ke Singapura. Karena dia juga punya barang. Barang dia adalah otaknya dia. Kalau business as usual ya begini. Kalau mau tidak as usual ya out of the box,"

Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank (LPEI), Sinthya Roesly mengakui bahwa sejauh ini porsi pembiayaan untuk UKM memang masih kecil. "Fokus kita sejauh ini masih sangat kecil karena space kita juga terbatas untuk fasilitasi UKM. Dari tahun ke tahun ini juga tidak cukup dibandingkan kebutuhan yang ada," ungkapnya.

Meskipun demikian, dia menegaskan dengan ruang yang terbatas tersebut, pihak terus berusaha membantu tumbuh kembang UKM, baik lewat pembiayaan maupun lewat pendampingan atau konsultasi.

"Selama ini terkait mandat dengan UKM sudah kita berikan jasa konsultasi untuk eksportir untuk meningkatkan daya saing. Untuk UKM, jasa konsultasi kurang lebih 1,100 UKM," jelas Sinthya.

Dukungan lain yang diberikan adalah mengikutsertakan UKM ke berbagai pameran, salah satunya Trade Expo Indonesia (TEI). Partisipasi UKM yang dibawa LPEI ke TEI pun terus meningkat dari 15 UKM di tahun 2015 menjadi 17 UKM di 2016, berlanjut 39 UKM di 2017. Tahun lalu LPEI membawa 49 UKM ke ajang TEI.

"Dukungan LPEI memang cukup paralel pada Kemendag dan Kemenlu terkait program-program ini dan jadi segala jenis produk UKM, apapun produk yang didorong bisa ekspor kita sudah dukung. Sudah ada support untuk 50 komoditas ke lebih dari 150 negara," tandasnya.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi LPEI yang Dilaporkan Sri Mulyani ke Kejagung Ternyata Sudah Tahap Penyidikan di KPK

Kasus Korupsi LPEI yang Dilaporkan Sri Mulyani ke Kejagung Ternyata Sudah Tahap Penyidikan di KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata mengusut kasus dugaan korupsi penggunaan dana penyaluran kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Baca Selengkapnya
Daftar 4 Perusahaan Debitur LPEI Diduga Lakukan Korupsi, Ada Perusahaan Sawit hingga Batubara

Daftar 4 Perusahaan Debitur LPEI Diduga Lakukan Korupsi, Ada Perusahaan Sawit hingga Batubara

Total pinjaman 4 perusahaan ekspor tersebut mencapai Rp2,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
Debat Cawapres, Ide Mahfud-Cak Imin-Gibran Meningkatkan Ekspor dan Memperkecil Defisit Neraca Perdagangan

Debat Cawapres, Ide Mahfud-Cak Imin-Gibran Meningkatkan Ekspor dan Memperkecil Defisit Neraca Perdagangan

Dalam subtema perdagangan untuk meliberalisasi perekonomian Indonesia telah meratifikasi lebih dari 25 perjanjian perdagangan bebas.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga: Indonesia Masuk Negara Menengah Atas, Pendapatan per Kapita Capai USD 5.400

Menko Airlangga: Indonesia Masuk Negara Menengah Atas, Pendapatan per Kapita Capai USD 5.400

Salah satu faktornya adalah kinerja ekspor sepanjang tahun 2023 mampu menembus USD 258,82 miliar.

Baca Selengkapnya
Bukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung

Bukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung

Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.

Baca Selengkapnya
Izin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara

Izin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara

Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.

Baca Selengkapnya
BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar

BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar

Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Baca Selengkapnya