JK Sebut Konflik Politik RI Tak Akan Berdampak Negatif ke Ekonomi, ini Sebabnya
Merdeka.com - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, bersyukur Indonesia di tahun politik tidak seperti di Filipina, Pakistan, atau Thailand yang menyebabkan konflik besar. Di Indonesia, kata Wapres JK, hanya konflik media sosial saja dan tidak berpengaruh negatif pada ekonomi.
"Tapi kita bersyukur di kita selalu ada konfliknya tapi selalu di media sosial. Tidak lapangan tapi ributnya. Kita memulai sistem ekonomi saling berpengaruh. Tapi tidak berpengaruh kepada yang negatif, politik boleh berjalan dengan sistemnya, ekonomi berjalan dengan sendiri," kata Wapres JK di Ritz Calton, Jakarta Pusat, Jumat (11/1).
Dia menilai apapun tahunnya ekonomi tetep berjalan baik dan dia berharap di tahun politik ini akan menambah tingkat konsumsi masyarakat. Seperti contoh, di 800 TPS nanti akan dibutuhkan 30 saksi yang rata-rata diberikan Rp 200.000 per orang.
"Berapa triliun uang untuk keluar meningkatkan uang masyarakat berkembang. Jadi penting juga konsumsi dorongan ekonomi. Bukan hanya kepentingan politik belaka. Karena itu kita bersyukur," kata Wapres JK.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla mengatakan, pemimpin harus memiliki gagasan dan bersikap tenang dalam memimpin bangsa Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaJK mengatakan seorang calon pemimpin harus bisa membawa rakyatnya menuju kebaikan.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla mengkritik cara pembagian bantuan sosial atau bansos yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca Selengkapnya