Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jalankan Instruksi Presiden, PalmCo Alokasikan 50 Hektare Lahan Sawit untuk Konservasi Satwa

Jalankan Instruksi Presiden, PalmCo Alokasikan 50 Hektare Lahan Sawit untuk Konservasi Satwa

Jalankan Instruksi Presiden, PalmCo Alokasikan 50 Hektare Lahan Sawit untuk Konservasi Satwa

Kebijakan perusahaan menerapkan areal konservasi sejalan dengan instruksi presiden Nomor 1 tahun 2023.

Jalankan Instruksi Presiden, PalmCo Alokasikan 50 Hektare Lahan Sawit untuk Konservasi Satwa

Anak perusahaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PalmCo yang beroperasi di Provinsi Riau bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, memperkuat sinergitas dalam melindungi keberadaan gajah sumatera (Elephas maximus sumatrensis).

Perusahaan mengalokasikan area konservasi gajah sumatera di areal BUMN Perkebunan Sawit di bawah naungan Subholding PalmCo tersebut, di Kabupaten Indragiri Hulu.

Pjs Corporate Secretary PalmCo wilayah Riau Andiansyah Hamdani mengatakan, perusahaan selalu berkomitmen untuk menerapkan perkebunan lestari, termasuk mengalokasikan 50 hektare areal di Pesikaian, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau sebagai areal konservasi satwa dilindungi tersebut.

"Sinergitas yang terjalin ini sangat bermakna bagi kami untuk menetapkan kawasan HCV (high conservation value) di areal inti perusahaan sebagai rumah singgah bagi gajah sumatera," kata dia.

PalmCo yang sebelumnya bernama PTPN V telah menetapkan sebagian areal usahanya yang berlokasi di Pesikaian, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau sebagai areal konservasi gajah. Lokasi itu awalnya merupakan perkebunan sawit perusahaan.

Jalankan Instruksi Presiden, PalmCo Alokasikan 50 Hektare Lahan Sawit untuk Konservasi Satwa

Namun, dikarenakan areal itu merupakan salah satu perlintasan gajah, maka perusahaan berkomitmen untuk menjadikannya sebagai wilayah konservasi satwa bongsor berbelalai tersebut.

Komitmen tersebut selanjutnya diwujudkan PTPN V dengan bersinergi bersama BBKSDA Riau melalui aksi mitigasi dan penanaman tanaman pakan gajah sumatera di lokasi tersebut pada 2021 lalu dan pembentukan serta peningkatan kapasitas tim mitigasi konflik pihak perusahaan. Selain itu, perusahaan juga berkomitmen untuk tidak menggarap tersebut.

Jalankan Instruksi Presiden, PalmCo Alokasikan 50 Hektare Lahan Sawit untuk Konservasi Satwa

Terlebih lagi, di areal yang sama juga terdapat kolam pemandian yang menjadi peristirahatan gajah saat melintas sehingga kian memperkuat komitmen perusahaan menjadikannya sebagai areal konservasi.

Kepala Balai Besar KSDA Riau Genman Suhefti Hasibuan menambahkan bahwa kebijakan perusahaan menerapkan areal konservasi sejalan dengan instruksi presiden Nomor 1 tahun 2023.

"Itu langkah yang sangat baik dan merupakan bagian dari penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2023 mengenai pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan," kata dia.

merdeka.com

Inpres nomor 1 tahun 2023 mengatur tentang kelestarian alam dalam menerapkan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau High Conservation Values (HCV). Inpres tersebut terbit untuk memperkuat konservasi dan pemanfaatan biodiversitas.

"Kita akan memfasilitasi perusahaan dalam mendukung kegiatan konservasi keanekaragaman hayati di Provinsi Riau," demikian Genman.

Sub Holding PalmCo Resmi Terbentuk, Ini Jajaran Direksi Ditunjuk Kementerian BUMN
Sub Holding PalmCo Resmi Terbentuk, Ini Jajaran Direksi Ditunjuk Kementerian BUMN

Pasca proses merger, Kementerian BUMN mengangkat Jatmiko Santosa sebagai Direktur Utama PalmCo.

Baca Selengkapnya
Potret Lawas Gaya Kampanye Dua Pensiunan Jenderal TNI Maju jadi Capres di Pemilu 2004
Potret Lawas Gaya Kampanye Dua Pensiunan Jenderal TNI Maju jadi Capres di Pemilu 2004

Pemilu Presiden tahun 2004 menjadi ajang pertarungan dua pensiunan Jenderal TNI. Potret keduanya saat berkampanye menjadi satu hal menarik untuk diulas.

Baca Selengkapnya
Bentuk Subholding PalmCo dan SupportingCo , PTPN III Ingin Indonesia Lepas Jeratan Impor Pangan
Bentuk Subholding PalmCo dan SupportingCo , PTPN III Ingin Indonesia Lepas Jeratan Impor Pangan

Pembentukan subholding dilakukan dalam rangka antara lain untuk akselerasi sinergitas, optimalisasi sumber daya lebih mudah diintegrasikan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Cak Imin Beri Instruksi ke Fraksi PKB Tolak RUU DKJ Bila Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
Cak Imin Beri Instruksi ke Fraksi PKB Tolak RUU DKJ Bila Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Cak Imin menjelaskan kenapa PKB pada saat pengesahan RUU DKJ menjadi inisiatif DPR menyetujuinya.

Baca Selengkapnya
Sosok-Sosok Perempuan di Bursa Cawapres 2024
Sosok-Sosok Perempuan di Bursa Cawapres 2024

Kendati beberapa partai sudah menjalin koalisi, namun belum ada yang mendeklarasikan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Baca Selengkapnya
Kapolri Luncurkan Montir Presisi, Aplikasi Digagas Kaum Difabel
Kapolri Luncurkan Montir Presisi, Aplikasi Digagas Kaum Difabel

Kapolri menegaskan, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat mendorong UMKM ke tingkat nasional.

Baca Selengkapnya
Potret Panglima Merah Dayak, Sosok Dihormati Seantero Kalimantan Duduk Semeja dengan Anak Presiden
Potret Panglima Merah Dayak, Sosok Dihormati Seantero Kalimantan Duduk Semeja dengan Anak Presiden

Anak Presiden Joko Widodo sekaligus Ketum PSI, baru saja bersilaturahmi dengan Panglima Jilah, sosok pemimpin Suku Dayak yang sangat dihormati.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Pengolahan Logam, Eks Petinggi Antam Dodi Martimbang Dituntut 7,5 Tahun Penjara
Kasus Korupsi Pengolahan Logam, Eks Petinggi Antam Dodi Martimbang Dituntut 7,5 Tahun Penjara

Dodi Martimbang didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp100,7 miliar itu bersama-sama dengan Direktur Utama PT Loco Montrado Siman Bahar.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR: MK Kayak Malaikat, Kalau Sudah Putuskan Selesai Semua
Komisi III DPR: MK Kayak Malaikat, Kalau Sudah Putuskan Selesai Semua

Menurut Komisi III, tak perlu ada perubahan undang-undang agar putusan MK terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden berlaku.

Baca Selengkapnya