Ini cara Sri Mulyani tahan laju inflasi & nilai tukar Rupiah di 2018

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat paripurna dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018. Dalam pertemuan tersebut, Ani, sapaan akrabnya, menanggapi pandangan terkait asumsi inflasi dan nilai tukar Rupiah.

"Menanggapi pandangan dari F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PKS, F-PD, FPAN, F-PKB, dan F-NASDEM, terkait asumsi inflasi, pemerintah sependapat bahwa potensi risiko inflasi perlu terus dikendalikan melalui peningkatan kapasitas produksi serta perbaikan arus distribusi barang dan komoditas penting," ujar Menkeu di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (6/6).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, otoritas moneter maupun aparatur keamanan nasional akan terus dilakukan untuk pengendalian inflasi dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

"Pemerintah akan meneruskan reformasi kebijakan subsidi energi untuk menghilangkan distorsi pasar dan mendorong efisiensi dalam perekonomian, serta menurunkan inflasi dalam jangka panjang," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah mengapresiasi pandangan F-PDIP, F-PG, F-PKS, F-PD, F-PAN, dan F-PKB mengenai perlunya menjaga nilai tukar Rupiah agar sesuai fundamental yang menopangnya, namun tetap mendukung ekspor, memperbaiki transaksi berjalan, dan menarik aliran modal asing. Pemerintah bersama dengan otoritas moneter akan berkoordinasi melalui bauran kebijakan dalam menjaga kondisi perekonomian domestik dan memitigasi risiko-risiko eksternal.

"Pemerintah juga memperkuat kerja sama internasional untuk menjaga kepercayaan terhadap Rupiah dengan membangun jaring pengaman dengan mitra dagang utama, baik bilateral, regional, dan global. Diantaranya melalui fasilitas Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA), Bilateral Swap Arrangement (BSA), dan Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)," pungkasnya.