Ibu Kota Pindah, Pemerintah Ingin Lokasi Baru Punya Akses Langsung ke Pantai

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyatakan ibu kota baru setidaknya harus memiliki akses rute ke pantai. Syarat ibu kota pindah ini diambil demi memperkuat citra Indonesia sebagai sebuah negara maritim.

Pemerintah disebutnya telah membuat beberapa keputusan terkait ide lokasi ibu kota baru ini. Selain dekat dengan air, pemerintah juga mempertimbangkan untuk mencari lokasi yang cenderung aman dari bencana alam.

"Pertama kita cari titik yang aman, sebab negara kita berada di ring of fire. Kemudian memiliki sumber-sumber daya air, kemudian yang mempunyai akses ke pantai. Walaupun itu tidak harus di tepi pantai, tapi harus punya akses ke pantai karena kita ini negara maritim," tuturnya di Jakarta, Selasa (30/4).

Menurut BMKG, Menteri Basuki melanjutkan, Pulau Kalangan merupakan lokasi paling aman dari bencana karena posisi daratannya. Selain itu, letak pulau yang berada di tengah-tengah Nusantara juga terbilang strategis untuk diakses, baik dari sisi Barat maupun Timur.

Secara biaya, dia mengestimasikan dana yang dihitung Kementerian PPN/Bappenas untuk pembangunan ibu kota di luar Jawa mencapai angka sekitar Rp 466 triliun.

"Kalau hitungannya Bappenas, itu kan banyak kriterianya. Kalau dipindah semua untuk kota pemerintahan, itu butuh (lahan) 40.000 ha, biayanya sekitar Rp 466 triliun," jelas dia.

Namun, nominal biaya tersebut dihitungnya bisa mengecil jika pemerintah hanya membawa para abdi negara saja untuk menghuni ibu kota baru.

"Tapi kalau hanya ASN-nya saja dengan rightsizing itu dibutuhkan sekitar 870.000 orang. Kalau itu butuh (lahan) 30.000 ha, biaya untuk ibu kota pindah sekitar Rp 323 triliun," ujar Menteri Basuki.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com