Harga BBM Tak Perlu Naik, Pemerintah Bisa Alihkan Dana PEN untuk Subsidi Energi
Merdeka.com - Pemerintah terus memberi sinyal akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri. Salah satu sinyal kuat yaitu tidak ditambahnya anggaran subsidi dan kompensasi energi.
Di internal pemerintah sendiri justru tengah membahas rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa selamanya menahan dampak kenaikan harga minyak dunia di tingkat konsumen.
Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, pemerintah masih memiliki banyak anggaran untuk menambah subsidi. Bahkan dia mendukung pemerintah jika negara harus mengeluarkan anggaran hingga Rp600 triliun untuk subsidi energi.
"Penambahan subsidi energi perlu mencapai Rp600 triliun untuk mencegah terjadinya kelangkaan BBM jenis subsidi," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Rabu (17/8).
Apalagi, kata Bhima dalam beberapa bulan kemarin APBN 2022 mengalami surplus. Per Juli 2022, surplus APBN telah mencapai Rp106,1 triliun atau sekitar 0,57 persen dari Produk Domestik Bruto. "APBN sejauh ini masih surplus, jadi ada ruang buat tambah subsidi," kata dia.
Bhima mengatakan, pemerintah bisa menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun untuk menambah anggaran subsidi energi. Apalagi dana PEN penyerapannya tidak maksimal tahun ini, seiring dengan terkendalinya kasus pandemi di Tanah Air.
Hingga 5 Agustus 2022, realisasi dana PEN baru Rp168,3 triliun atau baru 36,9 persen dari pagu anggaran Rp455,6 triliun. "Alihkan sebagian dana PEN untuk subsidi energi," kata dia.
Tunda Infrastruktur
Selain dari pos anggaran dana PEN, pemerintah bisa menunda proyek infrastruktur. Sehingga dana proyek pembangunan tersebut bisa menambah subsidi energi.
"Tunda proyek infrastruktur dan alokasikan dana untuk menambah alokasi subsidi energi," kata dia.
Pemerintah juga bisa melakukan berbagai penghematan mulai dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, termasuk transfer ke daerah masih bisa dilakukan. Bhima menyebut Pemerintah juga dibekali dengan UU darurat keuangan yang mengizinkan pergeseran anggaran tanpa persetujuan DPR.
"Jadi lebih cepat dilakukan perombakan ulang APBN semakin baik," kata dia.
Pembatasan Konsumsi Energi Rumah Tangga
Di sisi lain, pemerintah juga bisa mengurangi konsumsi impor energi dengan membangun jaringan gas. Sehingga impor gas LPG bisa dikurangi karena cara ini bisa membatasi ruang masyarakat mampu yang berupaya menikmati manisnya subsidi dari pemerintah.
"Jaringan gas juga bermanfaat untuk mempersempit celah subsidi ke rumah tangga mampu," kata dia.
Cara lainnya yang tak kalah penting menurut Bhima, memperketat pengawasan solar subsidi. Terutama untuk kendaraan angkutan di perusahaan pertambangan dan perkebunan skala besar.
Bhima mengatakan selama ini tingkat kebocoran solar masih terjadi. Bahkan muncul anggapan lebih mudah mengawasi distribusi solar dibandingkan pengawasan BBM untuk kendaraan pribadi. Alasannya jumlah angkutan jauh lebih sedikit dibanding mobil pribadi.
"Penghematan dari pengawasan distribusi solar subsidi cukup membantu penghematan anggaran," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ternyata, Ini Biang Kerok Buat Anggaran Perlindungan Sosial Membengkak Setiap Tahun
kenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak akan Naikkan Harga BBM
Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin Luruskan Janji BBM Gratis: Kita Beri Harga Khusus untuk Orang Paling Miskin
Cak Imin meluruskan janji akan menggratiskan bahan bakar minyak (BBM).
Baca SelengkapnyaProgram Makan Siang Gratis Dikabarkan Bakal Pangkas Subsidi Energi, Ternyata Subsidi BBM Pernah Ditentang BJ Habibie
TKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Potong Anggaran Subsidi Listrik Tahun Ini
Kementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.
Baca SelengkapnyaBPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos
Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaPenyaluran Kerap Tak Tepat Sasaran, BBM Subsidi untuk Nelayan Bakal Dihapus?
Ini tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.
Baca SelengkapnyaBersama Pemerintah, Pertamina Siap Salurkan Subsidi Energi 2024 Tepat Sasaran
Pemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.
Baca Selengkapnya