Gubernur BI: Konflik Rusia-Ukraina Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Global dan Indonesia

Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyebut bahwa kemungkinan akan terjadi revisi ke bawah terkait pertumbuhan ekonomi global tahun 2022. Hal itu dibayangi oleh risiko geopolitik, tingginya harga komoditas, dan normalisasi moneter The Fed dan Bank Sentral.

Perry menjelaskan, memang pada tahun 2021 yang lalu ekonomi global tumbuh tinggi diangka 5,7 persen, di mana lebih bertumpu pada dua negara besar yaitu Amerika Serikat dan China.

Namun, di tahun 2022 ketidakseimbangan dari pola perekonomian global diperkirakan masih terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu distribusi vaksin yang tidak merata, dan juga kemampuan untuk membuat suatu stimulus kebijakan.

"Masalahnya memang pada sekarang ini kemungkinan kemungkinan akan terjadi revisi ke bawah karena beberapa faktor tadi. Vaksinasi yang belum merata, normalisasi kebijakan moneter dari negara maju dan eskalasi ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina," kata Perry dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (22/3).

Oleh karena itu, pihaknya sedang melakukan asesmen untuk mengetahui seberapa jauh dampak dari ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina ini terhadap pola pertumbuhan ekonomi global di tahun 2022. Dia memprediksi kemungkinan akan lebih rendah dari 4,4 persen.

"Perlu kita lihat negara-negara mana yang akan direvisi ke bawah, Rusia jelas. Tapi negara-negara berkembang lain yang menjadi mitra dagang utama Indonesia tidak terlalu buruk, sehingga bisa mendukung prospek ekonomi kita," ujarnya.

Harga Komoditas

Meningkatnya harga komoditas global diprediksi akan berdampak terhadap Indonesia. Di satu sisi menguntungkan yakni terjadi perbaikan dari sisi eksternal, karena ekspor Indonesia menjadi lebih baik. Namun di sisi lain timbul kemungkinan dampak terhadap inflasi.

Tak hanya itu saja, ketidakpastian pasar keuangan global semakin meningkat, sehingga aliran modal masuk ke emerging market (Ems) akan lebih terbatas. Artinya terjadi risiko pengalihan ke aset yang aman (safe haven asset) dan berpotensi memberi tekanan nilai tukar, termasuk Indonesia.

"Kami terus berkoordinasi dengan menteri keuangan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari ekonomi kita agar membawa pemulihan ekonomi lebih lanjut," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com