Gandeng Bappenas, Kementerian Investasi Dorong RI Keluar Jebakan Kelas Menengah
Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Investasi/BKPM menandatangani nota Kesepahaman tentang Kerja Sama untuk Mendorong Investasi dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional. Salah satu poin yang disepakati adalah pertukaran data khususnya untuk investasi.
"Hari ini kami dari kementerian investasi bersama-sama dengan Kementerian Bappenas melakukan penandatangan MoU di mana ," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/3).
Tak hanya itu saja, kerja sama ini sebagai bentuk kolaborasi investasi pemerintah di sektor-sektor strategis, khususnya kepada hilirisasi. Serta mendorong untuk meningkatkan investasi Indonesia di sektor manufaktur.
"Ini sebagai salah satu syarat untuk kita keluar dari jebakan pendapatan menengah. Kita bersama-sama, tadi kita saling berdiskusi dan bersaut pantun dalam pidato untuk bagaimana mimpi Indonesia 2045 bisa terwujud untuk pendapatan perkapita kita di atas USD 10.000," ungkap Menteri Bahlil.
Perkuat Data Investasi
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menambahkan, untuk mendorong investasi dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional, diperlukan basis data-data yang tepat berasal dari pihak pertama. Salah satunya BKPM.
"Itu akan bisa terjadi kalau kami bisa mendapatkan data dari tangan pertama yang dikelola BKPM. Ini adalah salah satu bentuk kerja sama antara kementerian yang dimandatkan oleh Bapak Presiden," ujar Menteri Monoarfa.
Jika semua data untuk menjalankan pekerjaan itu baik dan sumbernya kredibel, maka hal itu bisa menjadi salah satu upaya demi memperbaiki data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau data investasi Indonesia.
Menurut Kepala Bappenas, penting untuk melihat nilai PMTB karena hal itu mencerminkan efektif tidaknya dalam mendorong industri manufaktur.
"Karena selama ini ternyata kontribusi industri manufaktur kita, pertumbuhannya itu flat. Kemudian kontribusinya mandek, sangat mengalami stagnansi. Padahal kita melakukan investasi sampai di tingkat hilirisasi yang luar biasa, pasti ada sesuatu yang missing link," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemindahan IKN pada tahun 2024 dilakukan secara bertahap, yaitu dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.
Baca SelengkapnyaStaf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas membahas pentingnya keterlibatan dan kolaborasi semua pihak.
Baca SelengkapnyaKasad meminta jika ada prajurit yang tidak netral untuk segera melaporkan ke institusi TNI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca SelengkapnyaLaporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca SelengkapnyaUntuk pemindahan prioritas 2 dengan melibatkan 91 unit pejabat eselon 1 di 29 kementerian/ lembaga, yakni jumlah ASN yang pindah ke IKN.
Baca SelengkapnyaTampak beberapa gedung inti pemerintahan yang kian menunjukkan bentuknya.
Baca SelengkapnyaBerbagai formasi di lingkungan Kemenag memiliki peran penting dalam memberikan wawasan terkait program pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Baca SelengkapnyaEmpat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca Selengkapnya