DPD Minta Jokowi Angkat Orang Asli Kalimantan Jadi Ketua Badan Otorita Ibu Kota Baru

Anggota DPD-RI, Gusti Farid Hasan Aman meminta Presiden Joko Widodo menetapkan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari putra daerah atau orang asli Kalimantan. Hal ini sebagai wujud keterwakilan masyarakat daerah sebagai pemimpin pembangunan wilayahnya.

"Saya minta konkret, Kepala Badan Otorita yang dipilih presiden ini orang kalimantan. Kepala otoritanya orang kalimantan," ungkap Farid dalam Rapat Kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Jakarta, Senin (24/1).

Dia juga meminta Presiden, Wakil Presiden, hingga para menteri koordinator untuk tinggal beberapa waktu di Kalimantan. Tujuannya agar mengetahui kondisi Kalimantan. Sehingga menepis polemik Kalimantan sebagai tempat jin buang anak.

"Tinggal-lah sebulan atau dua bulan di Kalimantan, jangan tunggu bangunan baru jadi baru pindah.”

Terkait pendanaan pembangunan IKN Nusantara, Farid mengusulkan pemerintah memberikan penjelasan yang tegas. Bila menggunakan pembiayaan persentasenya berapa banyak.

"Banyak hal yang abu-abu di IKN ini," kata dia.

Bila perlu, katanya, anggaran pembangunan IKN masuk dalam APBN. Ditetapkan selayaknya pemerintah mengalokasikan persentase dana pendidikan dan kesehatan. Sehingga tidak ada lagi kesimpangsiuran pendanaan APBN di tengah masyarakat.

"Saya usulkan blocking saja di UU APBN seperti dana pendidikan dan kesehatan. Jadi sudah jelas 5 persen APBN ini untuk IKN," kata dia.