Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DJP Klarifikasi Tak Pernah Bentuk Satgas Awasi Wajib Pajak Orang Kaya

DJP Klarifikasi Tak Pernah Bentuk Satgas Awasi Wajib Pajak Orang Kaya

DJP Klarifikasi Tak Pernah Bentuk Satgas Awasi Wajib Pajak Orang Kaya

DJP Klarifikasi Tak Pernah Bentuk Satgas Awasi Wajib Pajak Orang Kaya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengklarifikasi tidak pernah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak kaya atau yang berpenghasilan tinggi (high wealth individual/HWI).

Melainkan membentuk komite kepatuhan wajib pajak yang bertujuan untuk mengawasi pengelolaan risiko kepatuhan atau compliance risk management (CRM).

Melainkan membentuk komite kepatuhan wajib pajak yang bertujuan untuk mengawasi pengelolaan risiko kepatuhan atau compliance risk management (CRM).

"Kalau dikatakan ada satgas yang mengelola HWI, itu tidak benar. Yang benar adalah kami membangun cara kami bekerja yang konsisten ke depan melalui komite kepatuhan," kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo saat media briefing di Jakarta, Kamis (6/7/2023).

Antaranews.com

Suryo mengamini bahwa HWI merupakan salah satu kelompok wajib pajak yang diawasi oleh komite kepatuhan wajib pajak. Namun, HWI bukan satu-satunya kelompok yang diawasi oleh komite kepatuhan wajib pajak.

DJP Klarifikasi Tak Pernah Bentuk Satgas Awasi Wajib Pajak Orang Kaya
DJP Klarifikasi Tak Pernah Bentuk Satgas Awasi Wajib Pajak Orang Kaya

Selain HWI, DJP juga mengawasi kelompok wajib pajak berbasis sektoral yang bergerak pada waktu dan kondisi ekonomi tertentu, seperti sektor pertambangan atau perkebunan. Hal itu dilakukan untuk menentukan prioritas pengawasan pajak yang dilakukan oleh DJP.

Suryo menjelaskan inisiatif pembentukan komite kepatuhan wajib pajak bermula dari rencana DJP untuk mengimplementasikan sistem inti administrasi perpajakan baru atau coretax administration system. Sistem tersebut ditargetkan untuk terimplementasi pada 2024 mendatang.

DJP Klarifikasi Tak Pernah Bentuk Satgas Awasi Wajib Pajak Orang Kaya
Dalam sistem tersebut, DJP akan mengoperasikan bisnis utama melalui sistem berbasis data dan informasi perpajakan, mulai dari pelayanan, penyuluhan, pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, hingga penagihan.

Dalam sistem tersebut, DJP akan mengoperasikan bisnis utama melalui sistem berbasis data dan informasi perpajakan, mulai dari pelayanan, penyuluhan, pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, hingga penagihan.

Adapun terkait pemeriksaan, coretax system akan memprioritaskan pemeriksaan terhadap wajib pajak dengan profil risiko tinggi.

Adapun terkait pemeriksaan, coretax system akan memprioritaskan pemeriksaan terhadap wajib pajak dengan profil risiko tinggi.

"Jadi, tidak semua wajib pajak diperiksa, tergantung profil risiko yang bersangkutan. Karena keterbatasan sumber jadi penting bagi kami untuk menentukan prioritas terhadap wajib pajak yang memerlukan pengawasan dan pemeriksaan," jelas Suryo.

Antaranews.com

Kendaraan Pj Bupati Jombang Pasang Pelat Nomor Palsu
Kendaraan Pj Bupati Jombang Pasang Pelat Nomor Palsu

Pj Bupati Sugiat ditilang saat melakukan pengecekan aktivitas masyarakat mengendarai vespa.

Baca Selengkapnya
Klarifikasi Sekda DKI Jakarta soal JIS Diresmikan Ulang: Enggak Ada Peresmian, Tinggal Digunakan
Klarifikasi Sekda DKI Jakarta soal JIS Diresmikan Ulang: Enggak Ada Peresmian, Tinggal Digunakan

Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengklarifikasi pernyataannya mengenai JIS yang bakal diresmikan ulang.

Baca Selengkapnya
DPR RI Ajak Komitmen Bersama Jaga Perdamaian, Stabilitas dan Kemakmuran ASEAN
DPR RI Ajak Komitmen Bersama Jaga Perdamaian, Stabilitas dan Kemakmuran ASEAN

Anggota BKSAP Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Meski Johanis Tanak Tidak Hadir
Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Meski Johanis Tanak Tidak Hadir

Johanis Tanak mangkir pemeriksaan Dewas KPK lantaran mengajukan cuti.

Baca Selengkapnya
Disdik DKI Temukan Orang Kaya Dapat KJP
Disdik DKI Temukan Orang Kaya Dapat KJP

Besaran dana yang diterima bagi siswa SD/MI sebesar Rp250 ribu, SMP/MTs Rp300 ribu dan SMA/MA sebesar Rp420 ribu.

Baca Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan Bersama Kemenpora Gencarkan Perlindungan Masa Depan Para Pejuang Olahraga
BPJS Ketenagakerjaan Bersama Kemenpora Gencarkan Perlindungan Masa Depan Para Pejuang Olahraga

Anggoro menyampaikan komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan masa depan para pejuang olahraga Tanah Air.

Baca Selengkapnya
Klarifikasi Pertamina: Biaya Sewa Kantor Rp328 Miliar untuk Seluruh Pertamina Grup
Klarifikasi Pertamina: Biaya Sewa Kantor Rp328 Miliar untuk Seluruh Pertamina Grup

Lokasi gedung yang disewa Pertamina itu juga tersebar di berbagai titik ibu kota Jakarta.

Baca Selengkapnya
Jenderal Polisi Tantang Aiman Buktikan Ada Komandan Perintah Anggota Dukung Prabowo-Gibran
Jenderal Polisi Tantang Aiman Buktikan Ada Komandan Perintah Anggota Dukung Prabowo-Gibran

Polisi akan memanggil Aiman untuk klarifikasi tuduhan komandan minta anggota pilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Dalih PDIP Jateng Undang ASN & Pj di Konsolidasi Partai
Dalih PDIP Jateng Undang ASN & Pj di Konsolidasi Partai

ASN yang datang di acara konsolidasi PDIP Jateng yakni Pj Bupati Cilacap sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yunita Dyah Suminar.

Baca Selengkapnya