Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terkait pelebaran defisit anggaran dalam rangka penanganan Covid-19. Perpu tersebut diputuskan akan menambah total belanja dari pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun.

"Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN untuk penanganan APBN 2020 adalah sebesar Rp405,1 triliun," ungkap Presiden Jokowi saat telekonferensi bersama awak media di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3).

Alokasi anggaran tersebut akan dibagi di beberapa bidang. Kesehatan, perlindungan sosial, perpajakan, hingga restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya UMKM.

"Total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp75 triliun belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional," ungkap Presiden Jokowi.

Menteri Sri Mulyani Siap Cari Utang Berbunga Rendah Jika Defisit 5 Persen Disetujui

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku tengah membuat skenario pembiayaan baru jika sewaktu-waktu defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 melebar di atas 3 persen. Seluruh instrumen pembiayaan baik konvensional dan non konvensional pun tengah disiapkan pihaknya.

"Nah dari sisi pembiayaan, kita gunakan seluruh sumber pembiayaan konvensional maupun kemungkinan terjadinya sumber non konvensional yang butuh landasan hukum baru. Termasuk dalam kajian kita," kata Menteri Sri Mulyani dalam video conference di Jakarta, Selasa (24/3).

Menteri Sri Mulyani menambahkan jika terjadi pelebaran defisit maka pemerintah dan Bank Indonesia akan membuka seluruh sektor pembiayaan. Dari sisi multilateral, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) maupun IMF, untuk memberikan kemampuan dukungannya terhadap Indonesia.

Pemerintah juga meminta masukan keduanya untuk melihat mana pembiayaan terbaik agar Indonesia bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga dan risiko kecil. "Bilateral juga ditingkatkan, baik dari negara yang selama ini mendukung maupun kita melihat negara lain gimana atasi financing deficit yang besar," jelas dia.

Selain itu, pemerintah juga akan mencari pembiayaan melalui lelang reguler ataupun privat dan sumber lain. Bank Indonesia pun dimungkinkan melakukan pembiayaan SBN di bawah 12 bulan.

"Itu opsi semua kita buka supaya pemerintah punya pilihan apabila defisit meningkat, maka kita memiliki sumber pembiayaan yang aman," kata dia.