Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk mendorong perkembangan industri otomotif dalam negeri. Jokowi tak segan akan berkoordinasi dengan negara tetangga jika ada peraturan yang dapat mengganggu industri mobil, khususnya menghambat ekspor.

Salah satu negara tetangga yang didekati Jokowi adalah Vietnam. Negara ini diketahui menerapkan aturan baru dalam penentuan standar kelaikan mobil impor. Kebijakan itu, dinilai dapat menghambat ekspor mobil Indonesia.

"Misalnya kemarin urusan dengan Vietnam. Saya bertemu langsung dengan Perdana Menteri Vietnam. Saya sampaikan blak-blakan. Seperti apa kok mobil kita sampai masuk ada barrier seperti itu," ungkapnya di ICE, BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (2/8).

Pemerintah Vietnam, kata mantan Walikota Solo ini juga telah menyatakan kesiapan untuk menyelesaikan persoalan tersebut

"(Kata Perdana Menteri Vietnam) 'Jokowi nanti berikan saya waktu untuk selesaikan ini. Dua bulan.' Memang selesai," jelasnya.

"Tapi ada lagi masalahnya non-barrier. Semua negara sekarang seperti itu. Kalau main barrier boleh, non-barrier. Nanti ketemu lagi ngomong lagi saya," tegas dia.

Sebagai informasi, Vietnam memiliki kebijakan baru dalam menentukan standar kelaikan mobil impor yang masuk ke negaranya. Kebijakan tersebut tertuang dalam, regulasi impor yang dikeluarkan Vietnam melalui Decree No. 116/2017/ND-CP (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and Import Of Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services).

Aturan ini mengatur sejumlah persyaratan untuk kelaikan kendaraan termasuk emisi dan keselamatan. Regulasi ini mulai berlaku pada 1 Januari 2018. Dengan adanya kebijakan baru tersebut, ekspor mobil RI bisa terhambat. Sebab Vietnam merupakan salah satu negara tujuan ekspor mobil dari RI.